5.359 Data Warga Bengkulu Hilang dalam DTSN, Ancam Bantuan Sosial

Pemkot Bengkulu menghadapi masalah serius setelah 5.359 data keluarga tidak ditemukan dalam verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN), mengancam penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah Kota Bengkulu tengah menghadapi tantangan dalam proses verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Sebanyak 5.359 keluarga di Kota Bengkulu dinyatakan tidak ditemukan datanya dalam proses ground checking yang dilakukan oleh petugas SDM Program Keluarga Harapan (PKH). Ketidakhadiran data ini berdampak serius bagi warga yang berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial pemerintah. Proses pendataan yang berlangsung hingga saat ini masih menemukan kendala signifikan dalam hal akurasi dan kelengkapan data.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu, Sahat Marulitua, mengungkapkan keprihatinannya terkait permasalahan ini. Dari total 25.084 warga yang disurvei, baru 78,6 persen data yang berhasil diverifikasi. "Masih ada 5.359 kepala keluarga yang belum kita temukan, ini masalah serius. Kalau sampai akhir bulan tidak ditemukan, mereka akan diberi status tidak ditemukan dan otomatis dicoret dari DTSN," ujar Sahat dalam keterangannya di Bengkulu, Rabu (23/4).

Ancaman kehilangan bantuan sosial bagi warga kurang mampu di Kota Bengkulu menjadi dampak langsung dari permasalahan ini. Verifikasi data yang tidak lengkap atau tidak ditemukan akan berakibat pada penghapusan nama mereka dari daftar penerima bantuan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang menggantungkan hidup pada program bantuan sosial pemerintah.

Salah satu kendala utama dalam proses verifikasi data adalah ketidaklengkapan informasi yang diterima. Banyak data warga yang tidak menyertakan informasi penting seperti nama jalan, RT, dan RW. Hal ini menyulitkan petugas lapangan dalam menemukan lokasi rumah warga yang bersangkutan. "Banyak data yang kita terima tidak ada nama jalannya, RT-nya, RW-nya. Akibatnya petugas kesulitan menemukan mereka," terang Sahat.

Ketidaklengkapan data ini menjadi penghambat utama dalam upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Akurasi data menjadi kunci keberhasilan program bantuan sosial, dan ketidaktepatan data berdampak pada warga yang membutuhkan.

Pemerintah Kota Bengkulu berupaya maksimal untuk mengatasi permasalahan ini. Petugas lapangan terus berupaya melakukan pencarian data tambahan dan verifikasi ulang. Namun, keterbatasan informasi menjadi tantangan besar dalam proses tersebut.

Dinas Sosial Kota Bengkulu mengimbau kepada warga kurang mampu yang belum dikunjungi petugas untuk segera melapor. Warga dapat melapor kepada pendamping PKH atau langsung ke Dinas Sosial Kota Bengkulu. "Jika ada yang merasa miskin dan belum dikunjungi, silakan lapor. Sebab, bisa jadi mereka masuk dalam kelompok 5.359, jika tidak bisa benar-benar kehilangan bantuan," kata Sahat.

Langkah proaktif dari warga sangat penting untuk memastikan data mereka tercatat dengan akurat dalam DTSN dan berhak menerima bantuan sosial. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Pemerintah Kota Bengkulu berharap agar masalah ini dapat segera teratasi sehingga bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Ketepatan data merupakan kunci keberhasilan program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Proses verifikasi data ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat sehingga warga yang berhak menerima bantuan dapat segera mendapatkannya. Pemkot Bengkulu berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan akurasi data dan mempermudah akses bantuan sosial bagi masyarakat.