554 PMI Ilegal Korban Penipuan Online Dipulangkan, Pemeriksaan Kesehatan Mental Jadi Prioritas

Kementerian P2MI memulangkan 554 PMI ilegal korban penipuan online dari Myanmar dan menargetkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental selama tiga hari.

Pemerintah Indonesia memulangkan 554 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang menjadi korban penipuan daring (online scam) di Myawaddy, Myanmar. Pemulangan dilakukan dalam dua tahap, 400 orang pada Selasa (18/3) dan 154 orang pada Rabu (19/3). Para PMI, terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan, diduga menjadi korban perdagangan orang (TPPO).

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis, termasuk kesehatan mental, akan dilakukan terhadap seluruh PMI. Pemeriksaan ini ditargetkan selesai dalam tiga hari. "Secara umum kita targetkan tiga hari. Kalau ada yang bermasalah dengan kesehatannya, akan kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Intinya kita kawal," kata Menteri Karding.

Kementerian P2MI memastikan seluruh biaya pemeriksaan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Selain pemeriksaan kesehatan, Kementerian P2MI juga akan mendata dokumen dan melakukan profiling untuk integrasi sosial para PMI agar siap kembali ke masyarakat. Langkah ini termasuk memberikan pendampingan usaha atau pelatihan untuk menjadi pekerja migran yang legal.

Proses pemeriksaan kesehatan fisik dan mental para PMI akan berlangsung selama tiga hari. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka secara menyeluruh, baik fisik maupun mental. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perawatan medis yang dibutuhkan bagi para PMI yang mengalami masalah kesehatan.

Menteri Karding menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental para PMI. "Tak hanya kesehatan fisik. Kesehatan mentalnya pun kita perhatikan. Kita profiling dulu tiga hari ini," ujarnya. Profiling ini akan membantu menentukan jenis pendampingan yang tepat bagi setiap individu.

Setelah pemeriksaan, Kementerian P2MI akan memberikan berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan keahlian, pendampingan usaha, dan bantuan lainnya untuk membantu para PMI beradaptasi kembali ke kehidupan masyarakat.

Selain pemeriksaan kesehatan, Kementerian P2MI juga akan fokus pada integrasi sosial para PMI. Proses ini bertujuan untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke kehidupan masyarakat setelah mengalami trauma dan eksploitasi di Myanmar. Pemerintah akan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Kementerian P2MI juga akan berupaya mencegah terjadinya kasus TPPO serupa di masa mendatang. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Pemerintah akan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bekerja di luar negeri melalui jalur yang legal dan aman.

Data dari para PMI akan diintegrasikan untuk membantu pemerintah dalam memahami modus operandi para pelaku TPPO dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Kerja sama antar lembaga pemerintah juga akan ditingkatkan untuk menangani kasus TPPO secara lebih komprehensif.

Pemulangan 554 PMI ilegal korban penipuan online dari Myanmar menandai komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari eksploitasi dan perdagangan orang. Pemeriksaan kesehatan dan integrasi sosial yang komprehensif akan membantu para PMI pulih dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Upaya pencegahan TPPO juga akan terus ditingkatkan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari kejahatan serupa di masa mendatang.