Airlangga dan DEN Siapkan Strategi Jitu Raih Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) siapkan sejumlah strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, termasuk percepatan investasi dan reformasi sektoral.
Jakarta, 12 Maret 2024 - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tengah merancang strategi komprehensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Langkah ini diumumkan setelah pertemuan antara Menko Airlangga Hartarto dan DEN di Jakarta. Strategi ini mencakup berbagai upaya, mulai dari peningkatan investasi hingga reformasi kebijakan ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah strategi kunci. Percepatan penyelesaian dan implementasi berbagai perjanjian kerja sama internasional menjadi prioritas, termasuk kerja sama dengan OECD, IEU-CEPA, CP-TPP, Indonesia-Kanada, dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) regional. Selain itu, peningkatan investasi akan dibarengi dengan percepatan reformasi sektoral dan penyederhanaan regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi.
Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan "desk" khusus bagi negara lain untuk menyampaikan aduan terkait permasalahan investasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendorong masuknya investasi lebih besar ke Indonesia.
Percepatan Reformasi Sektoral dan Kebijakan Fiskal
Salah satu fokus utama strategi ini adalah percepatan reformasi sektoral. Pemerintah akan melakukan reviu terhadap kebijakan tax holiday untuk mengantisipasi diberlakukannya pajak minimum global sebesar 15 persen. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan akan ditingkatkan untuk memastikan kebijakan fiskal yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan insentif PPN DTP Mobil Listrik Hybrid juga akan diperkuat. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), termasuk KEK Kura-Kura Bali, dan mendorong pariwisata berkualitas di Bali. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menko Airlangga menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan efektivitas strategi ini. Pemerintah akan terus mendorong pencapaian target investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Penguatan Pasar Modal dan Pengendalian Defisit
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa pemerintah juga fokus pada peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan industri padat karya. Untuk itu, diperlukan penyederhanaan regulasi yang dapat memberikan kemudahan bagi investor.
Luhut juga menekankan pentingnya menjaga fundamental ekonomi makro, termasuk menjaga stabilitas pasar modal dan mengendalikan current account deficit serta budget deficit sesuai dengan arahan APBN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian dan DEN menyepakati perlunya koordinasi dalam membahas isu-isu strategis dan menyampaikannya kepada Presiden. Luhut menyatakan bahwa peraturan yang menghambat investasi akan diusulkan untuk direvisi, dan tim khusus akan dibentuk untuk menangani hal tersebut.
Rasio Utang Pemerintah dan Proyeksi Lembaga Rating
Menanggapi proyeksi lembaga rating mengenai rasio utang pemerintah yang mencapai 40,4 persen terhadap PDB pada tahun 2025 dan defisit fiskal meningkat menjadi 2,5 persen, Menko Airlangga menyatakan bahwa angka tersebut masih dalam batas aman, mengingat batas yang diatur adalah 60 persen. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen.
Kesimpulannya, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui berbagai strategi yang komprehensif. Strategi ini mencakup percepatan investasi, reformasi sektoral, penyederhanaan regulasi, dan penguatan fundamental ekonomi makro. Koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan upaya ini.