AMAN Harap Pemerintah Baru Prioritaskan Rencana Strategis Hak Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah untuk membuat rencana strategis guna memenuhi hak-hak masyarakat adat, termasuk pengakuan wilayah adat, menyusul masih banyaknya konflik agraria yang terjadi.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan harapannya kepada pemerintah untuk segera merumuskan sebuah rencana strategis komprehensif terkait isu masyarakat adat dalam beberapa tahun mendatang. Fokus utama rencana ini adalah pemenuhan hak-hak masyarakat adat, yang menjadi isu krusial bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka.

Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen AMAN, menekankan pentingnya perencanaan strategis jangka panjang, khususnya untuk lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers menjelang Asia Land Forum 2025. "Kami berharap pemerintah yang baru membuat suatu perencanaan yang strategis untuk lima tahun yang akan datang," ujar Erasmus. Perencanaan ini, menurutnya, harus mencakup berbagai aspek, termasuk pengakuan wilayah adat sebagai hak fundamental masyarakat adat.

Pernyataan tersebut selaras dengan cita-cita pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat. Pengakuan wilayah adat merupakan langkah konkret dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya.

AMAN juga berharap agar perwakilan pemerintah, khususnya dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, turut hadir dalam Asia Land Forum 2025 yang berlangsung pada 17-21 Februari 2025. Kehadiran mereka dianggap penting untuk menyelaraskan visi dan misi dalam penanganan isu agraria, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Partisipasi aktif pemerintah dalam forum ini diharapkan dapat membuka jalan bagi dialog dan kolaborasi yang konstruktif. Dengan demikian, solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat ditemukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat adat.

AMAN mencatat adanya 687 konflik agraria di wilayah adat selama periode 2014-2024, yang melibatkan lahan seluas 11,07 juta hektare. Konflik ini mengakibatkan 925 orang anggota masyarakat adat dikriminalisasi. Angka ini menunjukkan betapa mendesaknya penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Data ini menjadi bukti nyata perlunya rencana strategis pemerintah yang efektif dan terukur. Rencana tersebut harus mampu mencegah konflik agraria di masa mendatang dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menambahkan bahwa Asia Land Forum 2025, yang akan dihadiri oleh 500 perwakilan organisasi masyarakat sipil dan internasional dari 15 negara di Asia, menjadi momentum penting untuk membahas ulang sistem agraria dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dewi Kartika menekankan pentingnya perencanaan agraria yang berkeadilan untuk mencegah dampak negatif pembangunan terhadap kelompok rentan, termasuk petani, masyarakat adat, dan nelayan. "Isu hak atas tanah itu menjadi sangat penting," katanya, "sebab ada urgensitas, ada relevansi untuk membicarakan bagaimana memastikan ada kepastian hukum hak atas tanah untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan dalam struktur agraria, termasuk petani, masyarakat adat, nelayan."

Perencanaan strategis pemerintah untuk masyarakat adat menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik agraria dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Partisipasi aktif pemerintah dalam forum-forum internasional seperti Asia Land Forum 2025 sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga dengan adanya komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat, permasalahan agraria dapat terselesaikan dengan adil dan berkelanjutan.