Anggaran BPDP 2025 Dipangkas 33,81 Persen, Fokus pada SDM dan Peremajaan Perkebunan

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengalami pemangkasan anggaran 33,81 persen untuk tahun 2025, namun tetap fokus pada pengembangan SDM perkebunan dan peremajaan perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Jakarta, 17 Februari 2025 - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan menjalankan program tahun 2025 dengan anggaran yang lebih efisien. Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar 33,81 persen, sehingga pagu anggaran menjadi sekitar Rp4 triliun dari semula Rp6,06 triliun. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang menekankan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga.

Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan melalui efisiensi belanja layanan program sebesar Rp1,94 triliun (33,47 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp3,88 triliun. Efisiensi juga diterapkan pada belanja operasional kantor, infrastruktur, dan kegiatan pendukung, dengan pemotongan sebesar Rp102,7 miliar (59,97 persen). Namun, belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai tetap dipertahankan sebesar Rp75,24 miliar.

"Sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP turut menjalankan program penghematan," jelas Eddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI.

Meskipun terjadi pengurangan anggaran, BPDP tetap berkomitmen menjalankan sejumlah program strategis. Salah satu fokus utama adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan. BPDP menargetkan pengembangan SDM sebanyak 27.000 orang, meliputi 4.000 penerima beasiswa, 15.000 peserta pelatihan kelapa sawit, 3.000 peserta pelatihan kakao, dan 5.000 peserta pelatihan kelapa.

Selain pengembangan SDM, BPDP juga menargetkan 110 paket riset dan pengembangan. Hasil riset ini ditargetkan untuk dikomersialkan melalui kerjasama dengan Asosiasi Inventor Indonesia (AII). Bidang riset juga akan diperluas untuk komoditas kakao dan kelapa.

Program peremajaan perkebunan juga menjadi prioritas BPDP. Pada tahun 2025, ditargetkan peremajaan kelapa sawit seluas 120.000 hektare (ha). Untuk kakao dan kelapa, masing-masing ditargetkan peremajaan seluas 5.000-10.000 ha.

Program lain yang akan dijalankan meliputi intensifikasi lahan melalui penyediaan pupuk dan pestisida, serta promosi perkebunan melalui pameran dagang untuk memperluas pasar ketiga komoditas tersebut.

Terkait insentif biodiesel, BPDP hanya akan menyalurkan dana untuk menutup selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan biosolar untuk program subsidi (PSO) saja, yaitu sekitar 7,55 juta kiloliter.

Pemangkasan anggaran BPDP tidak mengurangi komitmen dalam memajukan sektor perkebunan di Indonesia. Fokus pada pengembangan SDM dan peremajaan perkebunan menunjukkan prioritas BPDP dalam membangun sektor perkebunan yang berkelanjutan dan efisien.