Anggaran IKN Aman: Rp14,4 Triliun untuk Pembangunan Ibu Kota Baru
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan anggaran IKN tahun ini tetap sebesar Rp14,4 triliun setelah mendapat konfirmasi dari Presiden Prabowo, sekaligus membahas desain kawasan legislatif dan yudikatif.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan anggaran IKN aman. Setelah melalui rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, dipastikan tidak ada pemangkasan anggaran IKN tahun ini. Anggaran tetap sebesar Rp14,4 triliun. Informasi ini disampaikan langsung Basuki kepada wartawan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Awalnya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sempat mengancam pemangkasan anggaran IKN hingga Rp4,8 triliun. Namun, setelah rapat yang juga dihadiri Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri PUPR, dan beberapa pejabat lainnya, Basuki menjelaskan bahwa Presiden telah menyetujui anggaran sebesar Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun, total Rp14,4 triliun. Hal ini disampaikan Basuki usai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Basuki menambahkan bahwa untuk memastikan alokasi tersebut, OIKN akan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat tersebut sebagai konfirmasi resmi terkait persetujuan Presiden mengenai anggaran IKN sebesar Rp14,4 triliun. Rapat terbatas yang membahas hal ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam, juga dihadiri oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Presiden Prabowo juga telah menyetujui total anggaran IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. AHY menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan secara bertahap sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selain membahas anggaran, rapat tersebut juga membahas desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN. Presiden telah menyetujui desain yang diajukan oleh Kepala OIKN dan tim, dengan beberapa penyesuaian yang masih memerlukan waktu untuk finalisasi.
Basuki menjelaskan bahwa desain pembangunan kawasan legislatif, khususnya untuk sidang paripurna, sudah disetujui Presiden. Saat ini, proses finalisasi sedang berlangsung dan akan diawasi langsung oleh Menko AHY. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai rencana, dengan anggaran yang telah dipastikan aman.
Kesimpulannya, pemerintah memastikan komitmennya terhadap pembangunan IKN dengan mengamankan anggaran sebesar Rp14,4 triliun untuk tahun ini. Proses finalisasi desain kawasan pemerintahan juga terus berjalan untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar dan sesuai rencana. Anggaran ini merupakan bagian dari total Rp48,8 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan IKN hingga 2029.