Anggaran Pertahanan Naik: Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit Harus Seimbang

Pakar menyoroti pentingnya keseimbangan antara peningkatan anggaran alutsista dan kesejahteraan prajurit dalam proyeksi kenaikan anggaran pertahanan Indonesia hingga 1,5 persen dari PDB.

Peningkatan anggaran pertahanan Indonesia yang diusulkan mencapai 1,5 persen dari PDB mendapat sorotan dari para ahli. Kenaikan ini, diproyeksikan Kementerian Pertahanan (Kemhan), perlu memperhatikan keseimbangan antara modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Hal ini ditekankan oleh Stanislaus Riyanta, pakar intelijen dan keamanan dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI).

Riyanta menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit secara beriringan dengan pengadaan alutsista. Menurutnya, pertahanan negara bukan hanya soal senjata, tetapi juga tentang sumber daya manusianya. Proyeksi kenaikan anggaran bertahap dari 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari PDB harus mempertimbangkan hal ini. Pernyataan ini disampaikan Riyanta kepada ANTARA pada Senin, 20 Januari 2024.

Selain dua hal tersebut, Riyanta juga menyoroti pentingnya peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Ia menilai hal ini sebagai prioritas utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Penguatan industri dalam negeri akan mendukung kemandirian dan daya saing pertahanan Indonesia di jangka panjang.

Usulan kenaikan anggaran ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan jajarannya dalam Rapat Pimpinan Kemhan di Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2024. Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan RI, menyatakan bahwa peningkatan anggaran hingga 1,5 persen dari PDB dianggap ideal untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Proyeksi kenaikan anggaran pertahanan ini menjadi perbincangan hangat. Selain alutsista dan kesejahteraan prajurit, perlu adanya strategi yang terukur dan terencana untuk memastikan efektifitas anggaran tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan program peningkatan pertahanan negara.

Kesimpulannya, rencana peningkatan anggaran pertahanan Indonesia perlu dijalankan secara bijak dan seimbang. Prioritas tidak hanya pada pengadaan alutsista modern, namun juga pada peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini sangat penting demi terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang tangguh dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, diharapkan anggaran pertahanan yang meningkat dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara.