Antisipasi Urbanisasi Pasca-Lebaran, Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan

Pemkot Surabaya memperketat pengawasan dan pendataan pendatang baru pasca libur Idul Fitri untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi dan memastikan kesejahteraan warga asli Surabaya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gencar mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan seluruh camat, lurah, RT, dan RW untuk meningkatkan pengawasan dan pendataan terhadap pendatang baru di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pendatang memiliki tujuan jelas dan tidak membebani kota.

"Sudah saya sampaikan kepada teman-teman, camat, lurah harus menguatkan dalam RW-nya masing-masing. Pertama, ketika ada orang yang datang, harus melaporkan," tegas Wali Kota Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (2/4).

Langkah pengawasan ketat ini dilakukan untuk mengelola potensi lonjakan penduduk pasca libur panjang. Pemkot Surabaya menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan kota dengan memperhatikan kesejahteraan warga yang sudah ada.

Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya pendataan akurat terhadap setiap warga yang datang ke Surabaya. Ia menjelaskan bahwa pendataan ini bertujuan untuk memastikan setiap pendatang memiliki tujuan yang jelas dan tidak menjadi beban bagi kota. Pemkot Surabaya berkomitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan warga asli Surabaya.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah sanksi bagi pendatang yang mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi warga Surabaya. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya selama 10 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan memprioritaskan warga asli Surabaya.

"Kedua, kalau dia mengubah KTP, tetap 10 tahun tidak saya bantu," tegas Wali Kota Eri Cahyadi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Surabaya dalam mengelola dampak urbanisasi terhadap kesejahteraan warganya.

Selain pengawasan ketat terhadap pendatang baru, Pemkot Surabaya juga akan memantau keamanan lingkungan, khususnya di area kos-kosan yang biasanya mengalami peningkatan jumlah penghuni pasca Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini untuk mencegah potensi masalah keamanan dan menjaga kondusivitas kota.

Pemkot Surabaya menyadari potensi peningkatan jumlah penghuni kos-kosan pasca Idul Fitri. Untuk itu, pengawasan dan pendataan penghuni kos-kosan akan diperketat oleh RT/RW setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Dan ketiga terkait keamanan. Biasanya kos-kosan tambah banyak, berarti kos-kosan harus didata siapa yang ada di sana. RT/RW harus mendata agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa pendatang yang tidak memiliki kejelasan tujuan dan pekerjaan akan dipulangkan ke daerah asal. Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal untuk memfasilitasi proses pemulangan tersebut.

"Saya pulangkan kalau tidak ada kejelasan, tidak bekerja. Saya koordinasikan dengan pemda asal," ucapnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya untuk mengelola urbanisasi secara terpadu dan bertanggung jawab.

Pemkot Surabaya telah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak urbanisasi pasca Idul Fitri. Langkah-langkah tersebut meliputi:

• Pengawasan dan pendataan ketat terhadap pendatang baru oleh camat, lurah, RT, dan RW.
• Sanksi berupa penghentian bantuan selama 10 tahun bagi pendatang yang mengubah KTP.
• Pemantauan keamanan di lingkungan kos-kosan.
• Pemulangan pendatang yang tidak memiliki kejelasan tujuan dan pekerjaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Surabaya berupaya menyeimbangkan antara menerima pendatang dengan menjaga kesejahteraan dan keamanan warga Surabaya.