Apindo Dukung Investigasi Dugaan Pungli di Cilegon, Tekankan Pentingnya Keamanan Berusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung investigasi terkait dugaan pungutan liar di Cilegon, Banten, dan menekankan pentingnya keamanan berusaha untuk menjaga iklim investasi yang kondusif.

Jakarta, 13 Mei 2024 - Dugaan pungutan liar yang terjadi di Cilegon, Banten, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Menanggapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan dukungan penuh terhadap investigasi menyeluruh untuk mengungkap duduk perkara sebenarnya. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya keamanan berusaha dan peran organisasi masyarakat dalam menjaga iklim investasi yang sehat.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan pentingnya mengetahui akar permasalahan di Cilegon. "Yang mengenai Cilegon, saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya. Saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa. Jadi kami tidak mau terlalu lihat di sisi itu, yang kami mau garisbawahi lebih dari aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik," ujar Shinta dalam keterangan pers di Jakarta.

Apindo menekankan bahwa keamanan berusaha merupakan faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kejadian di Cilegon, meskipun masih dalam tahap investigasi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan merugikan iklim investasi. Oleh karena itu, dukungan penuh diberikan kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.

Shinta Kamdani menambahkan bahwa Apindo mendukung sepenuhnya investigasi yang dilakukan oleh Kadin Indonesia. "Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami, tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," tambahnya. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Kadin Indonesia sendiri telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk menangani isu ini dengan cepat dan bijaksana. Tim ini akan menyelidiki berbagai laporan dan keluhan yang muncul dari masyarakat Cilegon terkait dugaan pungutan liar tersebut. Proses investigasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang permasalahan yang terjadi.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan komitmen Kadin dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. "Ini pas nih, jadi intinya kami di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," kata Anindya saat dikonfirmasi mengenai pemberitaan tersebut. Kadin berkomitmen untuk mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan menolak segala bentuk tindakan melawan hukum.

Sebagai langkah konkrit, Kadin Indonesia akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan aparat penegak hukum. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam permasalahan di Cilegon dan mencari solusi yang tepat. Kadin juga akan berkoordinasi dengan Kadin daerah dan provinsi untuk memastikan penanganan yang terintegrasi dan efektif.

Anindya Bakrie menilai bahwa insiden di Cilegon lebih bersifat individual dan terjadi di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi antara Kadin daerah, provinsi, dan Kadin Indonesia pusat. Hal ini menunjukkan komitmen Kadin untuk menyelesaikan masalah ini secara internal namun tetap melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kadin menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pungutan liar akan menjadi langkah penting dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, investasi dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Baik Apindo maupun Kadin sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat. Investigasi yang menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pelaku pungli diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan para investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.