Apjati Dukung Pembukaan Kembali Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mendukung penuh kebijakan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk membuka kembali penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah dengan perlindungan yang lebih baik.

Jakarta, 25 Februari 2024 - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Bapak Abdul Kadir Karding, untuk membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Timur Tengah. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor penting, termasuk peningkatan perlindungan pekerja migran, penguatan regulasi perekrutan, dan peningkatan kompetensi pekerja sebelum penempatan ke luar negeri. Langkah ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi PMI Indonesia dengan jaminan perlindungan yang lebih optimal.

Ketua Umum Apjati, Bapak Said Saleh Alwaini, menilai pembukaan kembali penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah sebagai kebijakan strategis. Beliau menekankan pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi para PMI. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dengan adanya peningkatan perlindungan dan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat meminimalisir potensi eksploitasi dan memastikan hak-hak para PMI terlindungi.

Dukungan Apjati terhadap kebijakan ini didasari oleh keyakinan bahwa dengan sistem dan regulasi yang lebih baik, penempatan PMI sektor domestik dapat berjalan lebih terjamin dan aman. Apjati melihat potensi besar dalam pembukaan kembali ini, terutama untuk para PMI yang ingin bekerja di Arab Saudi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Apjati tidak hanya memberikan dukungan verbal, tetapi juga mendorong kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan negara tujuan. Kerja sama ini sangat penting untuk menciptakan sistem penempatan yang lebih aman, transparan, dan menguntungkan bagi para PMI sektor domestik. Transparansi dalam proses perekrutan dan penempatan menjadi kunci utama untuk mencegah praktik-praktik ilegal dan melindungi hak-hak pekerja.

Bapak Said Saleh Alwaini juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat segera mengimplementasikan kebijakan baru yang lebih menjamin hak-hak pekerja migran sektor domestik. Hal ini termasuk penyediaan pelatihan berbasis kompetensi yang memadai sebelum keberangkatan, sehingga para PMI memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan dapat bersaing di pasar kerja internasional. Selain itu, peningkatan diplomasi tenaga kerja dengan negara-negara tujuan juga sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para PMI selama bekerja di luar negeri.

Apjati menekankan pentingnya pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi para PMI. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan kerja, tetapi juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran, serta pengetahuan tentang hukum dan budaya negara tujuan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, para PMI diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada di negara tujuan.

Penguatan diplomasi tenaga kerja dengan negara-negara tujuan juga menjadi poin penting yang diangkat oleh Apjati. Diplomasi yang kuat dapat membantu memastikan bahwa hak-hak para PMI dihormati dan dilindungi oleh pemerintah negara tujuan. Hal ini juga dapat membantu dalam penyelesaian masalah atau sengketa yang mungkin timbul selama masa kerja para PMI.

Dengan memberikan dukungan penuh terhadap pembukaan kembali penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah, Apjati menegaskan kembali komitmennya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem penempatan PMI yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. Sistem yang baik akan memberikan perlindungan maksimal bagi para PMI dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan layak dan terhormat di luar negeri.

Apjati berharap bahwa kerja sama yang erat antara semua pihak yang terkait dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan efektif untuk melindungi hak-hak para PMI. Komitmen ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap proses perekrutan dan penempatan, serta penyelesaian masalah atau sengketa yang mungkin timbul dengan cepat dan adil. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem penempatan PMI yang benar-benar aman dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dukungan Apjati terhadap pembukaan kembali penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan para pekerja migran Indonesia. Dengan adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah, Apjati, dan pihak terkait lainnya, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi para PMI dan perekonomian Indonesia.