Apresiasi Jepang atas Peningkatan Layanan Kekayaan Intelektual Indonesia
Kantor Paten Jepang memberikan apresiasi kepada Kemenkumham RI atas peningkatan kualitas layanan kekayaan intelektual, ditandai dengan peningkatan jumlah permohonan dan strategi efektif seperti subsidi UMKM.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mendapat apresiasi dari Kantor Paten Jepang (JPO) atas peningkatan layanan kekayaan intelektual (KI). Hal ini disampaikan perwakilan JPO dari Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (MURC), Kitaguchi Keiko, dalam pertemuan daring Senin lalu. Peningkatan signifikan terlihat dari jumlah permohonan KI yang meningkat pesat dan strategi inovatif yang diterapkan Kemenkumham.
Peningkatan Layanan dan Jumlah Permohonan KI
Kitaguchi Keiko mencatat peningkatan kualitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI dalam menangani permohonan KI. Pembentukan divisi-divisi khusus dinilai sebagai strategi yang efektif. "Strategi yang baik diharapkan dapat terus dipertahankan oleh DJKI," ujarnya. Data menunjukan lonjakan permohonan KI pada tahun 2024 mencapai 347.338, meningkat sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem KI Indonesia.
Marchienda Werdany, Kepala Subdirektorat Kerja Sama DJKI Kemenkumham RI, menjelaskan beberapa strategi kunci di balik keberhasilan ini. Salah satunya adalah pemberian subsidi 50 persen biaya permohonan KI bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Kami rasa strategi tersebut efektif untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual," kata Marchienda. Selain itu, inisiatif dari beberapa dinas daerah yang memberikan insentif tambahan juga turut berkontribusi.
Sistem Valuasi Kekayaan Intelektual: Langkah Strategis DJKI
DJKI juga fokus pada sistem valuasi KI untuk mendorong komersialisasi dan memberikan manfaat bagi pemilik KI. Saat ini, DJKI aktif melakukan diskusi kelompok terarah untuk membahas pembentukan sistem valuasi dan penunjukan valuator. Kehadiran valuator profesional akan memberikan penilaian ekonomi yang akurat terhadap KI.
Dengan adanya valuasi yang jelas, Marchiendra menjelaskan, bank dapat memberikan pinjaman dengan sertifikat KI sebagai jaminan. Hal ini akan sangat membantu para pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan untuk riset atau proyek baru. Untuk mendukung hal ini, DJKI berharap JPO dapat memberikan pelatihan teknis terkait valuasi dan valuator, serta berbagi praktik terbaik.
Kerja Sama Internasional dan Peningkatan SDM
DJKI juga aktif menjalin kerja sama regional dan bilateral dengan lembaga internasional seperti JPO, Kantor Paten dan Merek Dagang Denmark (DKPTO), dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang KI dan memperkuat sistem KI Indonesia.
Kerja sama dengan JPO difokuskan pada pelatihan pemeriksaan paten, merek, hak cipta, dan desain industri (HCDI). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan sistem KI Indonesia selaras dengan standar global. Melalui berbagai upaya ini, DJKI berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan KI dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Aksesibilitas Layanan dan Informasi
Kemenkumham juga memastikan kemudahan akses layanan KI bagi masyarakat melalui platform digital dan media komunikasi resmi. Informasi lebih lanjut dapat diakses di laman resmi dgip.go.id. Komitmen untuk transparansi dan aksesibilitas informasi menjadi bagian penting dari upaya peningkatan layanan KI di Indonesia.
Kesimpulannya, apresiasi dari JPO merupakan bukti nyata keberhasilan Kemenkumham RI dalam meningkatkan kualitas layanan KI. Berbagai strategi inovatif, kerja sama internasional, dan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas informasi menjadi kunci keberhasilan ini. Ke depannya, diharapkan kerja sama ini akan terus berlanjut untuk mengembangkan sistem KI Indonesia yang lebih baik dan berstandar global.