LIVE

Aspebindo Usul 10% PNBP Minerba untuk Perguruan Tinggi

Aspebindo mengusulkan alokasi 10% PNBP sektor minerba untuk perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, guna mendukung penelitian dan pengembangan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

perguruan tinggi
Aspebindo mengusulkan alokasi 10% PNBP sektor minerba untuk perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, guna mendukung penelitian dan pengembangan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi. (©© 2025 Antaranews)

Wakil Ketua Aspebindo, Fathul Nugroho, mengusulkan agar 10 persen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba dialokasikan khusus untuk perguruan tinggi. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR terkait revisi Undang-Undang (UU) Minerba pada Rabu, 22 Februari 2023 di Jakarta.

Menurut Fathul, alokasi dana ini diharapkan dapat menjadi solusi finansial bagi perguruan tinggi, terutama jika mereka terlibat dalam pengelolaan lahan pertambangan. Dengan dukungan finansial tersebut, para akademisi dapat fokus pada penelitian dan pengembangan di bidang pertambangan.

Dukungan Riset dan Pengembangan Teknologi Pertambangan

Fathul menjelaskan bahwa usulan ini sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ia menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor minerba bukan hanya soal eksploitasi tambang untuk keuntungan semata, melainkan juga untuk mendorong inovasi dan penemuan teknologi baru dalam industri pertambangan.

Meskipun mengakui potensi kendala operasional bagi perguruan tinggi yang mengelola tambang, Fathul meyakini bahwa aspek teknis dapat diatasi. Fokus utama adalah memastikan pemanfaatan dana secara efektif untuk riset dan pengembangan.

Usulan Alokasi PNBP Minerba Lainnya

Selain alokasi untuk perguruan tinggi, Aspebindo juga mengusulkan agar 15 persen PNBP minerba dialokasikan untuk sektor sosial dan 20 persen untuk percepatan hilirisasi usaha minerba. Hal ini menunjukkan komitmen Aspebindo untuk mendorong pemerataan manfaat dari sektor minerba.

Latar Belakang Revisi UU Minerba

Revisi UU Minerba yang sedang dibahas merupakan revisi keempat dan bersifat kumulatif terbuka. Hal ini didorong oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU Minerba sebelumnya. DPR, selain merevisi poin-poin yang diperintahkan MK, juga menambahkan beberapa substansi lain yang dianggap perlu.

Salah satu perubahan signifikan adalah penambahan Pasal 51A yang mengatur peluang bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Ini menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan perguruan tinggi lebih aktif dalam sektor minerba.

Kesimpulannya, usulan Aspebindo ini diharapkan dapat mendorong kemajuan riset dan pengembangan di sektor pertambangan Indonesia sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Adi Lazuardi
A
Reporter Adi Lazuardi
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

UUMinerba
Kontroversi Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Masalah Baru di Sektor Minerba?

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, mempertanyakan rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan lebih baiknya pemerintah memberikan bantuan dana langsung.

pendidikan tinggi
Kontroversi Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Masalah Baru di Sektor Minerba?

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, mempertanyakan rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan lebih baiknya pemerintah memberikan bantuan dana langsung.

pendidikan tinggi
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
UU Minerba: Angin Segar bagi UMKM Indonesia?

UU Minerba dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, memberikan peluang bagi mereka untuk turut serta dalam sektor pertambangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

#planetantara
UU Minerba Baru: Momentum Penting Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Revisi UU Minerba membuka peluang besar bagi koperasi untuk berperan dalam pengelolaan tambang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

#planetantara
Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak

#planetantara