Aturan Pendidikan Tinggi Tumpang Tindih, MPR Desak Pemerintah Segera Benah

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah untuk segera membenahi tumpang tindih aturan di sektor pendidikan tinggi demi terciptanya iklim pendidikan yang kondusif.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang juga anggota Komisi X DPR RI, menyoroti permasalahan tumpang tindih aturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Permasalahan ini dinilai menghambat kemajuan sektor pendidikan dan membutuhkan penyelesaian segera. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, diperlukan pemetaan yang jelas untuk menentukan prioritas aturan mana yang perlu dibenahi terlebih dahulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Rerie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (27/2). Ia menekankan pentingnya menyelesaikan pertentangan antar peraturan yang ada, karena hal ini berdampak pada pelaksanaan berbagai program di perguruan tinggi.

Salah satu contoh tumpang tindih aturan yang diungkap Rerie adalah perbedaan antara Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Pasal 26 PP Nomor 37 Tahun 2009 mensyaratkan dosen mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, sementara PP Nomor 49 Tahun 2018 membatasi pengembangan kompetensi dosen hanya maksimal 24 jam pelajaran per tahun.

Rerie menegaskan perlunya perbaikan aturan yang tumpang tindih dan menimbulkan tafsir beragam. "Kita harus membiasakan diri untuk tidak menabrak aturan yang ada," tegasnya. Ia juga mendukung usulan MRPTNI untuk merelaksasi blokir efisiensi anggaran pada program prioritas, sebagai konsekuensi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Relaksasi ini, menurut Rerie, penting untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU).

Meskipun demikian, Rerie juga mendorong agar pelaksanaan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tetap mengacu pada ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

Terkait otonomi perguruan tinggi, Rerie berharap MRPTNI dapat memberikan petunjuk yang jelas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam hal sinkronisasi otonomi akademik. Ia juga meminta MRPTNI untuk memberikan informasi terkait standardisasi biaya minimum dalam menentukan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi.

Dengan adanya standardisasi UKT, diharapkan dapat mencegah pemblokiran setoran uang kuliah. "Dengan begitu, tidak terjadi lagi setoran uang kuliah diblokir," harap Rerie.

Selain itu, Rerie juga menyoroti permasalahan banyaknya dosen yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Hal ini perlu diantisipasi dengan mencari solusi untuk menyediakan dosen pengganti, mengingat rumitnya persyaratan administrasi untuk menjadi dosen yang kompeten.

Ia mengingatkan bahwa jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka keberlanjutan belajar mahasiswa akan terancam. "Bila dampak kondisi itu tidak segera diantisipasi, nasib keberlanjutan belajar para mahasiswa jadi tidak jelas," kata dia.

Kesimpulannya, pembenahan aturan pendidikan tinggi yang tumpang tindih menjadi sangat krusial. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan perguruan tinggi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.