Banda Aceh Dorong Ekonomi Kreatif, Bidik Jadi Pelopor di Aceh

Menekraf mendorong Banda Aceh menjadi pelopor Dinas Ekonomi Kreatif di Aceh, dengan fokus pada tujuh subsektor unggulan ekonomi kreatif untuk meningkatkan lapangan kerja.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf)/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Kabekraf) RI, Teuku Riefky Harsya, mendorong Kota Banda Aceh untuk menjadi pelopor pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Provinsi Aceh. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Banda Aceh pada Rabu, 19 Maret 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif Aceh dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dorongan tersebut didasarkan pada keberhasilan delapan provinsi dan 18 kabupaten/kota di Indonesia yang telah membentuk dinas serupa. Menekraf menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia yang luar biasa. Presiden Prabowo, sejak awal kepemimpinannya, telah menaruh harapan besar pada sektor ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus utama pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada tujuh dari 17 subsektor. Empat subsektor dengan potensi besar adalah kuliner, fashion, dan kriya. Sementara empat subsektor lainnya yang tengah tumbuh pesat adalah game, aplikasi, musik, dan video. Aceh, sebagai salah satu dari 13 provinsi prioritas pembangunan ekonomi kreatif, didorong untuk segera membentuk Dinas Ekraf, baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan dinas lain seperti pariwisata, kebudayaan, atau pemuda dan olahraga.

Menekraf Riefky Harsya menyampaikan harapannya agar Banda Aceh dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Aceh dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Beliau menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan sektor ini. Dengan adanya Dinas Ekraf, diharapkan akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan program dan kebijakan yang tepat sasaran.

Pembentukan Dinas Ekraf di Banda Aceh diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat Aceh dalam berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Dengan fokus pada subsektor-subsektor unggulan, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dalam upaya ini. Alokasi anggaran dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk memastikan program berjalan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan komitmennya untuk mendirikan Dinas Ekraf di Kota Banda Aceh. Meskipun saat ini masih dalam tahap kajian akademik dan terkendala anggaran, beliau memastikan akan mengintegrasikan Dinas Ekraf dengan dinas lain terlebih dahulu. Langkah ini dinilai lebih efisien dan efektif dalam tahap awal pengembangan.

Illiza menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam pengembangan ekonomi kreatif di Banda Aceh. Dengan data yang akurat, intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerahnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Dengan adanya integrasi dengan dinas lain, diharapkan dapat tercipta sinergi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan berbasis data juga akan memastikan program yang terarah dan berdampak.

Ke depannya, diharapkan Banda Aceh dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen dari para pelaku ekonomi kreatif, Aceh berpotensi besar untuk menjadi pusat ekonomi kreatif di Indonesia.