Bangka Tengah Selesaikan Pembangunan 119 Rumah Relokasi Warga Terdampak Penataan Kawasan Kumuh

Pemkab Bangka Tengah telah menyelesaikan pembangunan 119 unit rumah relokasi untuk warga Desa Kurau Barat dan Kurau Timur yang terdampak penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Kurau, dengan lahan seluas 3,23 hektare senilai Rp1,9 miliar.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, telah menyelesaikan pembangunan 119 unit rumah relokasi bagi warga yang terdampak program penataan kawasan kumuh di Desa Kurau Barat dan Kurau Timur. Pembangunan ini menandai selesainya tahap krusial dalam proyek penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Kurau. Proses relokasi melibatkan 119 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Bangka Tengah, Fani Hendra Saputra, menyatakan bahwa relokasi ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menata kawasan kumuh. "Sebanyak 119 kepala keluarga kita relokasi karena terkena dampak dari program penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Kurau," kata Fani Hendra Saputra di Koba, Kamis (27/2).

Proses pembangunan rumah relokasi dilakukan secara swadaya, dan dalam waktu dekat akan diresmikan langsung oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman. Peresmian dan penempatan warga di rumah baru tersebut direncanakan akan dilakukan pada bulan suci Ramadhan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan proses transisi berjalan lancar dan warga dapat segera menempati rumah baru mereka.

Pembangunan rumah relokasi ini menelan biaya yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menyiapkan lahan seluas 3,23 hektare senilai Rp1,9 miliar untuk pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) bagi 119 KK tersebut. Rumah-rumah yang dibangun dirancang agar representatif dan layak huni, memberikan tempat tinggal yang lebih baik bagi warga yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh.

Fani Hendra Saputra menambahkan bahwa kondisi rumah-rumah relokasi sudah sangat layak huni. "Kondisi rumah sangat representatif dan layak ditempati warga yang terkena dampak penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Kurau," ujarnya. Dengan demikian, relokasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga berencana menata kawasan muara Sungai Kurau. Kawasan ini akan diubah menjadi ruang terbuka publik (RTP) yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun, proyek ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah daerah memerlukan dukungan dari APBN.

Program penataan muara Sungai Kurau menjadi ruang terbuka publik (RTP) merupakan bagian integral dari proyek penataan kawasan kumuh. Dengan adanya RTP, diharapkan dapat meningkatkan estetika lingkungan dan memberikan ruang publik bagi warga untuk beraktivitas. Fasilitas pendukung yang akan dibangun di RTP tersebut akan menambah nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Namun, rencana penataan muara Sungai Kurau menjadi RTP membutuhkan dana yang signifikan. Fani Hendra Saputra menyatakan bahwa APBD Kabupaten Bangka Tengah tidak mencukupi untuk membiayai proyek ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berupaya untuk mendapatkan dukungan dari APBN agar proyek tersebut dapat terlaksana dengan optimal.

"Kita sudah merencanakan semua ini, tentu dananya sangat besar dan APBD tidak mampu maka perlu dukungan APBN," ujarnya. Dukungan dari APBN sangat krusial untuk memastikan kesuksesan proyek penataan muara Sungai Kurau menjadi RTP.

Program relokasi dan penataan kawasan kumuh di Bangka Tengah ini merupakan contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan selesainya pembangunan rumah relokasi dan rencana penataan muara Sungai Kurau, diharapkan kualitas hidup warga akan meningkat dan lingkungan menjadi lebih tertata.