Banjir Bekasi: Kementerian PU Terjunkan Tim dan Peralatan untuk Penanganan Darurat

Kementerian PU berkomitmen penuh menangani bencana banjir di Bekasi dengan mengerahkan perahu karet, tenda darurat, air bersih, dan alat berat untuk evakuasi dan pemulihan.

Banjir besar melanda Kota Bekasi, Jawa Barat, sejak Senin, 3 Maret 2025, akibat curah hujan ekstrem yang menyebabkan meluapnya sungai-sungai di wilayah tersebut. Tujuh kecamatan terdampak, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, langsung menyatakan komitmen penuh kementeriannya untuk membantu penanganan bencana ini. "Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi," tegas Menteri Dody di Jakarta, Rabu.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya segera mengerahkan bantuan. Dua perahu karet beserta mesinnya dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terdampak. Kondisi di lapangan pada 4 Maret 2025 menunjukkan air banjir yang belum surut dan pemadaman listrik di beberapa lokasi. Proses evakuasi warga dan pendataan korban serta fasilitas umum yang rusak masih berlangsung.

Kerja sama dan koordinasi antar instansi menjadi kunci penanganan banjir ini. Kementerian PU berkoordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi dan melakukan survei langsung ke lokasi terdampak. Langkah-langkah tanggap darurat difokuskan untuk mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat. Selain perahu karet, Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat juga mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian di Kemang Pratama.

Bantuan Kementerian PU tidak hanya sebatas evakuasi. Distribusi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari para pengungsi juga menjadi prioritas. Air bersih didistribusikan melalui posko-posko logistik milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai. Meskipun sanitasi di lokasi tersebut sudah terpenuhi, kebutuhan air bersih masih menjadi tantangan. Untuk itu, Tim Tanggap Darurat Cipta Karya telah memobilisasi satu unit mobil tangki air dan dua unit hidran umum ke lokasi pengungsian.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, turut memberikan kontribusi signifikan. Mereka menurunkan alat berat berupa enam unit dump truck, empat pompa air berkapasitas 250 liter/detik, serta ratusan sandbag untuk membantu penanganan banjir di Kemang Pratama dan Rawalumbu. Sandbag sebanyak 250 buah dikirim ke Kemang Pratama dan 500 buah ke Rawalumbu.

Upaya Kementerian PU tidak berhenti pada penanganan darurat. Pemantauan terus dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan lancar. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Kementerian PU dalam mengatasi masalah banjir di Bekasi.

Koordinasi yang erat antara Kementerian PU dengan BPBD Kota Bekasi menjadi kunci keberhasilan penanganan banjir. Survei lapangan yang dilakukan secara berkala memungkinkan identifikasi kebutuhan yang lebih akurat dan respon yang tepat sasaran. Data yang diperoleh dari survei lapangan digunakan untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang dibutuhkan.

Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait lainnya juga penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan efisiensi dalam penyaluran bantuan. Dengan demikian, bantuan dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.

Data dari Satgas Tanggap Darurat BPPW Jawa Barat dan BPBD Kota Bekasi menunjukkan bahwa tujuh kecamatan terdampak banjir. Kondisi ini menuntut kerja sama dan koordinasi yang optimal dari berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga yang terdampak.

Penanganan banjir di Bekasi tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mencakup langkah-langkah jangka menengah dan panjang. Setelah situasi darurat teratasi, Kementerian PU akan melakukan identifikasi lebih lanjut untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya banjir serupa di masa mendatang.

Langkah-langkah jangka panjang mungkin mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti sistem drainase yang lebih efektif dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang terintegrasi. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir di masa mendatang dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan warga Bekasi.

Komitmen Kementerian PU dalam penanganan banjir Bekasi menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait sangat penting untuk memastikan keberhasilan penanganan banjir ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.