Banjir Bekasi: Menteri PKP Koordinasi Penanganan Bencana, Relokasi Jadi Pertimbangan

Menteri PKP Maruarar Sirait berkoordinasi dengan BNPB dan Pemkot Bekasi untuk penanganan banjir yang telah mengakibatkan 61.223 jiwa terdampak di Kota Bekasi, relokasi menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Banjir besar yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat, telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), bergerak cepat dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Kamis, 06/3, untuk menangani bencana ini. Langkah cepat ini diambil setelah banjir setinggi 8 meter merendam rumah-rumah warga di beberapa wilayah, seperti Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih, melumpuhkan aktivitas warga dan menyebabkan ribuan jiwa mengungsi.

Dalam keterangannya di Jakarta, Menteri Ara mengungkapkan koordinasi yang telah dilakukan dengan Kepala BNPB dan Wali Kota Bekasi. Diskusi difokuskan pada berbagai upaya penanganan, termasuk kemungkinan relokasi warga yang terdampak. "Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota. Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang," ujar Menteri Ara. Relokasi menjadi pertimbangan mengingat tingginya frekuensi banjir di wilayah tersebut.

Selain koordinasi, Menteri PKP juga menyalurkan bantuan langsung kepada warga terdampak. Bantuan berupa mie instan, peralatan mandi, cairan pembersih lantai, pakaian dalam, dan obat-obatan diberikan untuk meringankan beban para pengungsi, terutama orangtua dan anak-anak. Menteri Ara menekankan pentingnya bantuan cepat dari pemerintah untuk mengurangi beban psikologis dan fisik warga yang rumahnya terendam banjir.

Data dari BNPB Kota Bekasi menunjukkan skala besar bencana ini. Sebanyak 23.967 kepala keluarga (KK) atau 61.223 jiwa terdampak banjir. Di Kecamatan Jatiasih saja, angka tersebut mencapai 5.229 KK (16.733 jiwa). Pusat pengungsian didirikan di beberapa lokasi, termasuk Gudang BNPB Jatiasih (60 KK/263 jiwa), Mushola Nurul Janah Kampung Pondok Benda, dan Gereja Menara Kasih di Jalan Swatantra V, RT 04 RW 04 Jatirasa, Jatiasih.

Menteri Ara, bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto, meninjau langsung kondisi para pengungsi di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB di Jalan Pondok Gede Permai. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi warga yang terdampak banjir.

Tim Kementerian PKP turut prihatin atas musibah ini dan berharap agar warga Bekasi dapat segera pulih, sehat, terlayani dengan baik, dan kembali ke rumah masing-masing dengan aman. Penanganan banjir ini menjadi prioritas utama, dengan relokasi sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk solusi jangka panjang.

Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak. Bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga dukungan psikososial untuk membantu warga mengatasi trauma pasca-bencana. Koordinasi antar instansi pemerintah memastikan efektivitas penyaluran bantuan dan penanganan bencana.

Selain bantuan langsung, pemerintah juga tengah mengevaluasi sistem drainase dan infrastruktur di Kota Bekasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Upaya jangka panjang ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan keselamatan warga.

Kejadian banjir di Bekasi ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, sangat krusial dalam meminimalisir dampak bencana dan memastikan keselamatan warga.

Keluarga Besar Kementerian PKP menyampaikan turut prihatin atas musibah banjir di Bekasi dan berharap agar seluruh warga dapat segera kembali ke kehidupan normal.