Bansos Berbasis Pemberdayaan: Solusi Efektif Atasi Kemiskinan di Indonesia?

Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai reformasi bansos berbasis pemberdayaan dan data tunggal lebih efektif atasi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

JAKARTA, 10 April 2024 - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan apresiasi terhadap reformasi bantuan sosial (bansos) yang tengah digencarkan pemerintah. Perubahan skema bansos dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi program pemberdayaan, serta penerapan sistem data tunggal, dinilai sebagai langkah tepat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Fikri menjelaskan bahwa model bansos berbasis pemberdayaan lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena program tersebut tidak hanya memberikan bantuan finansial semata, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Penerapan sistem data tunggal juga memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan.

Menurutnya, "Diharapkan, model ini lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita." Fikri menekankan pentingnya reformasi bansos untuk mencapai tujuan tersebut.

Fikri juga mengapresiasi langkah pemerintah mengalihkan sebagian bansos ke program-program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi contoh nyata dari pergeseran fokus tersebut. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat baru pada tahun ini.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan masyarakat rentan, khususnya anak-anak, dapat mengakses pendidikan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Program MBG juga memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan dan produktivitas.

Fikri menambahkan, "Bantuan harus mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat. Maka, selain MBG, pemerintah juga menggesa Program Sekolah Rakyat agar kaum rentan bisa lebih berdaya." Ia yakin, program-program ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Fikri meyakini bahwa pelaksanaan program-program bansos yang tepat dan terarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, reformasi bansos juga bertujuan untuk memperbaiki tata kelola bansos agar lebih transparan dan akurat. Indonesia, menurutnya, dapat mencontoh sejumlah negara lain yang telah sukses menerapkan sistem bansos yang efektif dan efisien.

Ia berharap, dengan perbaikan tata kelola bansos, penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi. Hal ini akan memastikan bahwa bansos benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, Fikri juga menyoroti kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan ini berpotensi berdampak negatif terhadap ekspor Indonesia, terutama pada sektor garmen dan sepatu. Namun, ia menyambut baik upaya pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

Pemerintah, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, telah ditugaskan untuk bernegosiasi dengan pihak AS. Selain itu, pemerintah juga berupaya mencari pasar alternatif di Afrika dan kawasan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal AS terhadap perekonomian Indonesia.

"Beberapa sektor seperti garmen dan sepatu kemungkinan akan terdampak lebih besar. Namun, pemerintah juga sudah mulai mencari pasar alternatif di Afrika dan kawasan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat," ujar Fikri.