Bantahan Pertamina Soal Oplosan BBM hingga Struktur Organisasi Danantara: Kilas Balik Ekonomi Sepekan

Sepekan terakhir diwarnai isu oplosan Pertamax, klarifikasi Pertamina, operasi pasar murah, dan pembentukan BPI Danantara yang dipimpin Rosan Roeslani.

Berbagai peristiwa ekonomi penting terjadi sepanjang pekan lalu, mulai dari bantahan Pertamina terkait isu oplosan BBM hingga pengumuman struktur organisasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Berikut rangkuman lengkapnya.

Isu utama pekan ini adalah bantahan keras PT Pertamina (Persero) terhadap tudingan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Pertamina menegaskan bahwa Pertamax yang beredar di pasaran telah sesuai spesifikasi dan narasi pengoplosan tersebut dinilai keliru. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, bahkan menyatakan, "Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan."

Selain isu oplosan BBM, Pertamina juga memberikan klarifikasi terkait beredarnya video di media sosial mengenai kebakaran tangki di Kilang Cilacap. Pihak Pertamina memastikan tidak ada kebakaran, melainkan proses pembersihan lumpur (sludge) sebagai bagian dari pemeliharaan berkala. Area Manager Communication, Relations and CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Sunaryo Adi Putra, menjelaskan, 'Tangki tersebut sebenarnya sedang menjalani pembersihan sludge (lumpur). Itu merupakan agenda pemeliharaan berkala.'

PT Pertamina (Persero) dengan tegas membantah tuduhan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax. Perusahaan memastikan kualitas Pertamax yang beredar sesuai standar yang telah ditetapkan. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya isu tersebut di publik.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menekankan bahwa informasi yang beredar keliru dan tidak sesuai dengan pernyataan resmi Kejaksaan Agung. Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Pertamina juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau informasi terkait produk BBM. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen.

Pemerintah meluncurkan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bersama sejumlah pejabat terkait, secara resmi meluncurkan operasi pasar murah tersebut. Operasi pasar ini diharapkan dapat menekan potensi kenaikan harga bahan pangan pokok selama periode tersebut.

Ketersediaan bahan pangan pokok yang cukup dan harga yang terjangkau menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kelancaran ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan harga bahan pangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa pembentukan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara tidak akan mengurangi keamanan tabungan masyarakat di bank. Kehadiran Danantara juga diyakini tidak akan menurunkan kualitas layanan perbankan.

Tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI, asetnya dikonsolidasikan oleh Danantara. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan jaminan atas keamanan dan kualitas layanan perbankan tetap terjaga.

Struktur organisasi BPI Danantara telah diumumkan. Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Group CEO, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. Ketiganya diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Pembentukan Danantara diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi pengelolaan aset BUMN di sektor perbankan. OJK akan terus mengawasi kinerja Danantara untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kesimpulannya, pekan ini diwarnai berbagai dinamika ekonomi, mulai dari isu dan klarifikasi terkait BBM hingga pembentukan dan struktur organisasi BPI Danantara. Pemerintah dan pihak terkait berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.