Bantul Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, guna memberikan edukasi kepada perangkat daerah dan masyarakat.
Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan bertujuan memberikan edukasi kepada perangkat daerah serta masyarakat.
Menurut Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Bantul, Sunarto, sosialisasi ini penting untuk mencegah korupsi pada proses pengadaan. Sosialisasi juga mencakup Pencegahan Korupsi dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025, memberi informasi rencana pengadaan barang dan jasa di Bantul tahun depan.
Sunarto menambahkan, sosialisasi diharapkan memperlancar proses pengadaan barang dan jasa di tahun 2025. Salah satu kunci pencegahan korupsi adalah optimalisasi sistem pengadaan. Sistem elektronik seperti SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), e-purchasing, e-tendering, toko daring, dan non e-tendering serta e-kontrak akan dimaksimalkan.
Sistem pengadaan elektronik diharapkan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memberdayakan UMKM di Bantul. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam upaya menekan potensi korupsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, mengapresiasi perangkat daerah yang telah menyelesaikan pengisian rencana umum pengadaan di aplikasi SIRUP. Ia berharap semua perangkat daerah mempersiapkan pengadaan barang dan jasa secara terjadwal.
Agus juga meminta bagian pengadaan barang dan jasa untuk mendampingi dan memfasilitasi perangkat daerah dalam proses pengadaan. Dunia usaha juga diimbau untuk memanfaatkan informasi rencana pengadaan tahun 2025 yang telah dipublikasikan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Sosialisasi ini menjadi langkah penting Bantul dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan upaya pencegahan korupsi akan semakin efektif dan berkelanjutan.