Bawaslu RI Dorong Jalin Komunikasi dengan Kepala Daerah Baru Pasca-Pemilu 2024

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, meminta jajarannya untuk segera menjalin komunikasi dan kerja sama dengan kepala daerah baru terpilih demi sinergi pengawasan dan pemerintahan.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengimbau seluruh jajaran Bawaslu di Indonesia untuk segera membangun komunikasi intensif dengan kepala daerah yang baru dilantik. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025, menyusul berakhirnya rangkaian Pemilu 2024 dan pelantikan sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah.

Bagja menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara Bawaslu daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memperkuat sinergi dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan. Ia berharap kolaborasi ini akan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis.

Lebih lanjut, Bagja menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif dengan kepala daerah baru sangat krusial untuk memastikan kelancaran tugas-tugas pengawasan Bawaslu ke depannya. Hal ini juga penting untuk menindaklanjuti berbagai program dan rencana kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.

Bagja memberikan contoh konkret mengenai pentingnya komunikasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa Gubernur Kepulauan Riau terpilih telah menyatakan komitmennya untuk membangun kantor Bawaslu di wilayahnya dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah. Hal ini menunjukkan dukungan nyata kepala daerah terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi.

Contoh tersebut, menurut Bagja, menunjukkan potensi besar yang dapat diraih melalui komunikasi yang baik antara Bawaslu dan pemerintah daerah. Ia berharap contoh ini dapat ditiru oleh kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas dan operasional Bawaslu.

Selain itu, Bagja juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal sumber daya dan infrastruktur untuk menunjang kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya secara optimal. Hal ini sangat penting untuk memastikan Bawaslu dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Bagja juga mengingatkan para ketua Bawaslu daerah untuk segera mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi. Laporan ini harus mencakup seluruh aspek pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah masing-masing dan diserahkan langsung ke Bawaslu RI.

Laporan tersebut, menurut Bagja, sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Pemilu 2024 dan untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. Laporan ini juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu RI dalam menyusun strategi pengawasan ke depannya.

Meskipun sebagian besar proses Pemilu 2024 telah selesai, Bagja juga mengingatkan bahwa masih ada 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang sedang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil putusan MK yang akan diumumkan pada 24 Februari 2025 ini berpotensi memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bagja menegaskan kesiapan Bawaslu menghadapi kemungkinan PSU tersebut. Ia meminta jajaran Bawaslu daerah untuk tetap siaga dan siap menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, meskipun berharap tidak ada PSU yang terjadi. "Kami (Bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya," pungkas Bagja.

Bawaslu RI menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu daerah atas kerja kerasnya mengawal Pemilu 2024 hingga tahap pelantikan kepala daerah. Dedikasi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas pengawasan sangat diapresiasi.