Bebas Lobi Politik, Jabar Pilih Dirut BJB Baru yang Profesional dan Efisien

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tegaskan pemilihan Dirut BJB baru harus bebas dari intervensi politik dan prioritaskan kriteria profesionalitas, efisiensi, dan restrukturisasi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya pemilihan direktur utama (Dirut) baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang bebas dari lobi dan intervensi politik. Pernyataan ini disampaikan di Gedung Pakuan Bandung pada Rabu, 05 Maret. Pemilihan Dirut baru ini akan berlangsung melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan April 2025 mendatang, menggantikan Yuddy Renaldi. Dedi menekankan pentingnya menjaga integritas BJB agar tetap tumbuh sebagai bank terpercaya di Indonesia.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa independensi dalam proses seleksi Dirut BJB sangat krusial. Ia menegaskan, "Karena yang namanya bank itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi-intervensi politik, lobi-lobi politik untuk kepentingan pemilihan Dirut Bank BJB." Kewenangan penuh untuk seleksi diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dengan kriteria calon Dirut yang harus memenuhi empat sampai lima kualifikasi penting.

Kriteria tersebut meliputi kemampuan restrukturisasi jabatan untuk menciptakan lembaga yang ramping, strukturisasi sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berani memutus SDM yang tidak mumpuni, penurunan biaya operasional yang tinggi, dan merampingkan jumlah kantor cabang. Dedi juga menambahkan poin bonus, yaitu keberanian menurunkan bunga di BJB. Semua kriteria ini bertujuan untuk membangun BJB menjadi lembaga perbankan yang kuat dan efisien, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi merinci empat kriteria utama yang harus dipenuhi calon Dirut BJB. Pertama, kemampuan restrukturisasi jabatan untuk menciptakan struktur organisasi yang ramping dan efisien. "BJB ke depan itu harus jadi lembaga yang ramping, tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup tiga orang. Komisarisnya cukup tiga orang. Strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil," tegas Dedi. Ia menekankan pentingnya menghilangkan posisi-posisi seperti wakil direktur atau wakil manajer.

Kedua, calon Dirut harus mampu melakukan strukturisasi SDM yang efektif. Ini termasuk berani mengambil keputusan untuk memberhentikan SDM yang tidak mumpuni, sebagai upaya membangun kredibilitas BJB. Dedi juga menyoroti antisipasi adanya SDM 'titipan' pejabat. "Karena BJB itu bukan sekretariat daerah, tapi lembaga perbankan independen yang harus dijaga kredibilitasnya," ujarnya.

Ketiga, calon Dirut harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi. Dedi menargetkan biaya operasional minimal 45-50 persen dari total regulasi yang ada di BJB. Keempat, calon Dirut harus mampu merampingkan jumlah kantor cabang yang dianggap terlalu banyak. Sebagai poin tambahan, Dedi mengharapkan calon Dirut yang berani menurunkan bunga di BJB.

Semua kriteria ini, menurut Dedi, bertujuan untuk menjadikan BJB sebagai lembaga perbankan yang kuat dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan prima bagi aparatur birokrasi dan pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya BJB sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Dedi Mulyadi memastikan bahwa proses pemilihan Dirut BJB akan dilakukan secara transparan dan profesional. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses tersebut dan akan mengedepankan kriteria yang telah disampaikan. "Kita tak boleh intervensi. Kenapa saya sampaikan ini sebagai suara pelanggan BJB juga termasuk soal bunga itu. Karena ini akan berkaitan erat dengan regulasi pembangunan yang ada di Jawa Barat," jelasnya.

Dedi berharap, dengan kriteria yang jelas dan proses seleksi yang transparan, BJB akan dipimpin oleh Dirut yang mampu membawa bank tersebut menuju kemajuan dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan Jawa Barat. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Proses pemilihan Dirut BJB yang bebas dari intervensi politik dan berfokus pada kriteria profesionalisme dan efisiensi diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang tepat untuk membawa BJB menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan BJB tetap menjadi bank yang terpercaya dan berkontribusi positif bagi perekonomian Jawa Barat.

Dengan demikian, pemilihan Dirut BJB yang akan datang diharapkan menjadi contoh bagi proses seleksi pemimpin BUMD lainnya, yang mengedepankan kompetensi dan profesionalitas, bukan kepentingan politik.