BI Jaga Likuiditas Pasar Keuangan Lewat Pembelian SBN Rp150 Triliun

Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai lebih dari Rp150 triliun di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas perbankan, di tengah rencana penerbitan SBN pemerintah senilai Rp642,56 triliun pada tahu

Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan likuiditas pasar keuangan Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai lebih dari Rp150 triliun. Pembelian ini dilakukan sebagai respons terhadap rencana pemerintah menerbitkan SBN senilai Rp642,56 triliun pada tahun 2025 untuk membiayai defisit APBN dan proyek infrastruktur.

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah potensi tekanan terhadap likuiditas perbankan, khususnya mengingat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang semakin ketat. Dengan membeli SBN, BI berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah dan menahan tekanan inflasi, menunjukkan koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal.

Pembelian SBN ini juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan global, seperti inflasi dan ketidakpastian pasar keuangan. Peningkatan penerbitan SBN dalam beberapa tahun terakhir menjadi strategi utama dalam mengelola likuiditas pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Hingga 18 Maret 2025, BI telah merealisasikan pembelian SBN sebesar Rp70,74 triliun. Rinciannya, Rp47,31 triliun melalui pasar sekunder dan Rp23,43 triliun melalui pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah. Pembelian ini merupakan operasi moneter pro-market untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi 2,5±1%.

Pembelian SBN juga dilakukan melalui mekanisme pertukaran utang bilateral dengan pemerintah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Meskipun ada net outflows sebesar 0,3 miliar dolar AS pada aliran modal ke saham di bulan Maret 2025, aliran modal asing ke SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tetap positif, masing-masing sebesar 0,2 miliar dolar AS dan 0,1 miliar dolar AS.

Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan imbal hasil SBN yang menarik. BI juga menyampaikan pesan agar masyarakat tidak khawatir, karena pembelian SBN dilakukan sesuai dengan arah kebijakan moneter dan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam menerapkan strategi ekspansi likuiditas melalui surat utang. Amerika Serikat, melalui Federal Reserve (The Fed), menerapkan Quantitative Easing (QE) selama krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19, membeli surat utang pemerintah dalam jumlah besar. Jepang juga melakukan hal serupa, namun mengakibatkan peningkatan beban utang pemerintah yang signifikan.

Uni Eropa, melalui European Central Bank (ECB), juga menggunakan kebijakan pembelian obligasi pemerintah. Dari pengalaman ini, terlihat bahwa ekspansi likuiditas melalui surat utang harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari tekanan terhadap sektor keuangan dan daya beli masyarakat.

"Pembelian SBN dilakukan sesuai dengan arah kebijakan moneter BI dan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas BI.

• Memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal antara BI dan Kementerian Keuangan.
• Diversifikasi instrumen keuangan, seperti obligasi hijau dan sukuk.
• Optimalisasi sumber pendanaan domestik dengan meningkatkan partisipasi investor domestik.
• Pengelolaan risiko utang yang lebih prudent dengan menjaga rasio utang terhadap PDB tetap aman.

Ekspansi likuiditas melalui penerbitan SBN merupakan strategi penting, namun harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap inflasi, nilai tukar, dan keberlanjutan fiskal. Dengan pembelajaran dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat memanfaatkan SBN sebagai alat efektif dalam mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang.

*) Dr M Lucky Akbar SSos MSi adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi