BKD Kalsel Bina Ratusan Pejabat Fungsional Terkendala Karier

Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Selatan (BKD Kalsel) menggelar pembinaan untuk ratusan pejabat fungsional yang terkendala pengembangan karier, memberikan solusi dan kemudahan dalam kenaikan pangkat dan jabatan.

Banjarmasin, 17 Mei 2024 (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BKD Kalsel) menyelenggarakan program pembinaan bagi ratusan pejabat fungsional yang mengalami kendala dalam pengembangan dan jenjang karier. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah di Kalimantan Selatan. Pembinaan ini diikuti oleh 160 peserta pada tahun 2024 dan 100 peserta pada tahun 2025.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi banyak pejabat fungsional, di mana beberapa di antaranya bahkan telah terhambat kenaikan pangkat selama bertahun-tahun. "Dari peserta yang hadir terdapat pejabat fungsional yang tidak naik pangkat hingga 17 tahun, 12 tahun, dan sebagainya dengan penyebab yang beragam," ungkap Yauma Nugraha, Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional BKD Provinsi Kalsel.

Pembinaan ini dilaksanakan dalam dua angkatan pada tahun 2024 dan satu angkatan pada tahun 2025. Program ini difokuskan pada pendataan, pemahaman permasalahan, dan pemantauan berkelanjutan terhadap pengembangan karier para pejabat fungsional. BKD Kalsel berkomitmen untuk memberikan solusi atas kendala yang dihadapi.

Mayoritas peserta program pembinaan ini merupakan pejabat fungsional yang terkendala kenaikan pangkat dan jabatan selama lebih dari empat tahun. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru terkait kenaikan pangkat dan jabatan. "Salah satu kendala karena kurang pemahaman terhadap regulasi terbaru," jelas Yauma.

Berkaitan dengan hal tersebut, Yauma menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 telah mempermudah proses kenaikan pangkat dan jabatan bagi pejabat fungsional. Sebelumnya, aparatur pemerintah harus mengumpulkan angka kredit berdasarkan butir kegiatan yang sangat rinci dan dinilai oleh tim penilai. "Namun, sekarang cukup dengan predikat kinerja sudah bisa dijadikan dasar untuk memperoleh angka kredit guna kenaikan pangkat atau jabatan," tambah Yauma.

Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan penetapan angka kredit (PAK) untuk pengembangan karier jabatan fungsional tidak lagi menjadi kendala. Namun, tantangan lain tetap ada, yaitu uji kompetensi yang menjadi salah satu syarat kenaikan jabatan. Meskipun demikian, uji kompetensi dinilai memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pejabat fungsional.

Uji kompetensi menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat fungsional. BKD Provinsi Kalsel bahkan menemukan beberapa pejabat fungsional yang belum lulus uji kompetensi dalam pembinaan sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan persiapan yang matang sangat penting untuk menghadapi uji kompetensi ini. ASN didorong untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri agar bisa lulus dalam pelaksanaannya.

Untuk mempermudah konsultasi dan akses informasi, BKD Provinsi Kalsel menyediakan layanan daring melalui aplikasi zoom meeting atau WhatsApp. Layanan ini diharapkan dapat membantu para pejabat fungsional dalam mengatasi kendala dan mempercepat pengembangan karier mereka. Program ini menunjukkan komitmen BKD Kalsel dalam mendukung peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah di Kalimantan Selatan.

Dari 100 pejabat fungsional yang mengikuti program pada tahun 2025, terdapat 56 guru, 35 tenaga teknis, dan 9 tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan komitmen BKD Kalsel untuk membantu berbagai jenis profesi di lingkungan pemerintahan.

Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan para pejabat fungsional dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal bagi kemajuan Kalimantan Selatan. Peningkatan kualitas ASN menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.