LIVE

BKN Rilis 10 Strategi Efisiensi APBN 2025: Kerja Cerdas, Layanan Prima

Kepala BKN, Zudan Arif, umumkan 10 kebijakan strategis untuk efisiensi APBN 2025, meliputi optimalisasi kerja jarak jauh, pembatasan perjalanan dinas, dan peningkatan kolaborasi digital guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisie

sumber antara
BKD Kaltim melakukan audiensi dengan BKN dan Kementerian PANRB untuk membahas peningkatan kualitas kepegawaian dan persiapan CASN 2025, menekankan penerapan sistem merit dan kolaborasi pusat-daerah. (©© 2025 Antaranews)

Kepala BKN Umumkan Strategi Efisiensi APBN 2025

Selasa kemarin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengumumkan 10 kebijakan strategis untuk mengoptimalkan anggaran negara di tahun 2025. Pengumuman ini merupakan respons langsung terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja BKN sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Zudan menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan demi mencapai tujuan efisiensi anggaran. Beliau melihat Inpres ini sebagai peluang untuk meningkatkan responsivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintah dalam melayani masyarakat dan membangun Indonesia yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian berbagai permasalahan kepegawaian, mulai dari hukum dan kesejahteraan hingga pengembangan karier dan akses pendidikan bagi ASN.

BKN berharap agar seluruh ASN di Indonesia dapat melihat efisiensi anggaran bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan kinerja yang lebih efektif, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat mencapai ekspektasi yang diinginkan.

Sepuluh Kebijakan Strategis BKN untuk Efisiensi APBN 2025

Berikut 10 kebijakan strategis yang akan diterapkan BKN:

  • Peniadaan jam kerja fleksibel: BKN akan meninjau ulang kebijakan jam kerja fleksibel.
  • Skema Kerja Efisien: Implementasi work from anywhere (WFA) selama 2 hari dan kerja di kantor 3 hari.
  • Pemantauan Kinerja: Sistem pelaporan kinerja harian bawahan yang lebih konkret dan terukur.
  • Pembatasan Perjalanan Dinas: Pengurangan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri.
  • Optimalisasi Koordinasi Digital: Peningkatan koordinasi melalui media daring untuk efisiensi komunikasi.
  • Efisiensi Penggunaan Energi: Penghematan penggunaan listrik dan energi di lingkungan BKN.
  • Penyesuaian Pakaian Kerja: Kebijakan pakaian kerja yang mengedepankan kenyamanan dan kepraktisan.
  • Penggunaan Anggaran Efektif: Pengalokasian dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terarah.
  • Kerjasama yang Optimal: Peningkatan kerjasama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga dengan tetap menjaga tata kelola yang baik (good governance).
  • Konsultasi Kepegawaian yang Tuntas: Kantor regional BKN memastikan pelayanan konsultasi kepegawaian yang menyeluruh di wilayah kerjanya.

Dengan langkah-langkah ini, BKN berkomitmen untuk mendukung terwujudnya efisiensi APBN 2025 sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada ASN dan masyarakat Indonesia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Agus Setiawan
A
Reporter Agus Setiawan
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

BKN: Inpres 1/2025 dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Kepala BKN, Zudan Arif, menekankan peningkatan kualitas layanan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD, dengan BKN optimistis dapat menjalankan efisiensi dan efektivitas sesuai Inpres tersebut.

Sumber Antara
BKN Terapkan Sistem Kerja dari Mana Saja Secara Bertahap

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan skema bekerja dari mana saja (WFA) secara bertahap, diawali dengan uji coba satu hari kerja WFA per pekan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

#planetantara
BPK Efisiensikan Belanja Rp1,38 Triliun: DPR Setujui Anggaran 2025

Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,38 triliun untuk APBN 2025, dengan fokus pada optimalisasi kinerja dan penghematan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.

konten ai
BPK Efisiensikan Belanja Rp1,38 Triliun: DPR Setujui Anggaran 2025

Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,38 triliun untuk APBN 2025, dengan fokus pada optimalisasi kinerja dan penghematan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.

konten ai
BKN Dorong Transformasi ASN di Era Digital untuk Wujudkan Astacita Prabowo-Gibran

Kepala BKN, Zudan Arif, menekankan pentingnya transformasi kompetensi ASN di era digital untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, guna menciptakan layanan publik yang efisien dan ASN yang responsif serta anti-korupsi.

konten ai
Fleksibilitas Kerja ASN: Prioritaskan Kualitas Layanan dan Kinerja

Kepala BKN, Zudan Arif, menegaskan fleksibilitas kerja ASN harus utamakan kualitas layanan dan kinerja, sesuai Perpres 21/2023, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kebutuhan organisasi.

Sumber Antara
BSKDN Prioritaskan Adaptasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan 2025

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkomitmen pada adaptasi, profesionalisme, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

Inovasi
Kanwil Ditjenpas Sumbar Teken Perjanjian Kinerja 2025: Tekad Layanan Prima dan Bebas KKN

Kanwil Ditjenpas Sumbar bersama jajarannya menandatangani perjanjian kinerja tahun 2025, berkomitmen meningkatkan pelayanan publik, bebas korupsi, dan menerapkan inovasi layanan berbasis digital.

Antikorupsi
PLN dan BNI Kolaborasi Digitalisasi Layanan Kelistrikan Kaltim-Kaltara

PT PLN UID Kaltimra dan BNI Kanwil 9 sepakat meningkatkan layanan kelistrikan di Kaltim dan Kaltara melalui digitalisasi dan kemudahan akses perbankan, demi percepatan layanan pasang baru dan perubahan daya.

konten ai
Efisiensi Anggaran 2025: APBN Tetap Rp3.621,3 Triliun

Ketua Komisi XI DPR RI memastikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun melalui Inpres 1/2025 tidak mengubah total APBN 2025 yang tetap sebesar Rp3.621,3 triliun, fokus pada peningkatan produktivitas.

Sumber Antara
ANTARA Jabar Raih Pujian DPR: Transformasi Digital dan Bisnisnya Disambut Positif

Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap transformasi digital dan bisnis LKBN ANTARA Biro Jawa Barat yang dinilai mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

#planetantara
OJK Dorong Digitalisasi BPR/BPRS untuk Efisiensi dan Inklusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing industri.

OJK
KemenPANRB Prioritaskan Layanan Publik di Tengah Efisiensi Anggaran

Kementerian PANRB tetap utamakan program penting demi kualitas layanan publik, meski ada efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan optimalisasi teknologi digital sebagai solusinya.

Sumber Antara