BNPB dan Pemkot Padangsidimpuan Bahas Hibah Rehabilitasi Pascabencana Maret 2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan berkolaborasi untuk membahas rencana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi pada Maret 2025 di beberapa kecamatan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tengah berkolaborasi untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana pada Maret 2025. Kolaborasi ini difokuskan pada penyusunan rencana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P). Pertemuan penting ini membahas mekanisme perolehan dana hibah dari BNPB untuk membantu pemulihan enam kecamatan di Padangsidimpuan yang terkena dampak bencana tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Padangsidimpuan, Selasa, membahas secara rinci mekanisme perolehan hibah dari BNPB. Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan di Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Priska Saragih, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen R3P yang komprehensif dan berbasis data kerusakan serta kebutuhan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam memperoleh hibah. Dokumen tersebut harus mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, memastikan penyaluran dana tepat sasaran dan efektif.

Bencana yang terjadi pada Maret 2025 telah menimbulkan kerusakan signifikan di enam kecamatan di Kota Padangsidimpuan: Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Tenggara, dan Hutaimbru. Proses pemulihan pascabencana ini membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat setempat. Hibah dari BNPB diharapkan dapat mempercepat proses tersebut dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.

Proses pengusulan hibah R3P dari BNPB melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Priska Saragih menjelaskan bahwa verifikasi data oleh tim teknis BNPB merupakan langkah awal yang krusial. Tim teknis akan memvalidasi data kerusakan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam perencanaan.

Setelah verifikasi data, tahap selanjutnya adalah sinkronisasi program dengan program daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program R3P yang diusulkan selaras dengan rencana pembangunan daerah dan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah ada. Sinkronisasi ini akan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana hibah.

Tahapan akhir adalah penyusunan dokumen perjanjian hibah. Dokumen ini akan secara rinci mengatur penggunaan dana hibah, mekanisme pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi aspek yang sangat ditekankan oleh BNPB untuk memastikan penggunaan dana yang bertanggung jawab dan efektif.

"Untuk mendapatkan hibah dari BNPB, pemerintah daerah harus menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," ujar Priska Saragih. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyambut baik dukungan dari BNPB dalam upaya pemulihan pascabencana. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Moh Ary Junaidi, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk segera membentuk tim teknis lintas sektor guna mempercepat proses penyusunan dokumen R3P. Tim ini akan bekerja secara maksimal untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai.

Pembentukan tim teknis lintas sektor menunjukkan keseriusan Pemkot Padangsidimpuan dalam menangani dampak bencana. Dengan melibatkan berbagai sektor, diharapkan proses penyusunan dokumen R3P dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Hal ini akan memastikan bahwa rencana pemulihan mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat pemulihan pascabencana dan membangun kembali wilayah terdampak secara lebih tangguh dan berkelanjutan. Pemulihan pascabencana tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.

"Kami akan segera membentuk tim teknis lintas sektor untuk bekerja maksimal dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai," ucap Moh Ary Junaidi. Pernyataan ini menunjukkan optimisme dan komitmen Pemkot Padangsidimpuan dalam memulihkan wilayah yang terdampak bencana.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padangsidimpuan diharapkan dapat berjalan lancar dan efektif berkat kerjasama yang baik antara BNPB dan Pemkot Padangsidimpuan. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.