BNPB Uji Coba Dana Bersama Penanggulangan Bencana: Solusi Atasi Keterbatasan Anggaran?

BNPB dan Kementerian Keuangan siap uji coba Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB) untuk mengatasi keterbatasan anggaran penanggulangan bencana di Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk mengatasi tantangan keterbatasan anggaran dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Uji coba pemanfaatan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) akan dilakukan tahun ini, sebagai solusi inovatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Uji coba ini diawali di lingkungan BNPB sebelum diperluas ke kementerian dan lembaga lain.

Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menjelaskan bahwa penggunaan dana bersama ini telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025. Tahap awal uji coba PFB akan difokuskan pada internal BNPB, kemudian dilanjutkan ke kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Sosialisasi mengenai PFB telah dilakukan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diikuti lebih dari 500 peserta daring dan luring. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BNPB dan Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah serta Badan Kebijakan Fiskal. Sosialisasi ini menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh.

Uji coba PFB merupakan langkah strategis BNPB dan Kementerian Keuangan dalam menghadapi tantangan pembiayaan penanggulangan bencana. Dengan adanya dana bersama ini, diharapkan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan kelompok masyarakat dapat mengakses sumber dana yang lebih terintegrasi dan terarah. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rustian menambahkan bahwa selain inovasi pendanaan, kolaborasi pentaheliks (pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media) sangat krusial dalam membangun ketangguhan sistem penanggulangan bencana. BNPB berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

Penyusunan instrumen dan tata kelola pendukung PFB saat ini tengah dalam tahap penyelesaian. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, diharapkan PFB dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Rustian menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi pentaheliks dalam penanggulangan bencana. "Kami terus membuka ruang dialog, kerja sama, dan kebijakan yang mendukung peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen BNPB untuk melibatkan seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi penanggulangan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta sinergi yang optimal dalam upaya mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

Partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting dalam keberhasilan program ini. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanggulangan bencana akan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi bencana di masa mendatang.

Sosialisasi PFB yang telah dilakukan di Mataram merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana bersama ini. Dengan demikian, diharapkan PFB dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi dampak negatif bencana di Indonesia.

Saat ini, BNPB dan Kementerian Keuangan tengah fokus pada penyelesaian instrumen dan tata kelola pendukung PFB. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana berjalan akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan PFB dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan anggaran penanggulangan bencana di Indonesia.