BNPT Lindungi PMI dari Ideologi Kekerasan: Pembekalan Cegah Rekrutmen Teroris

BNPT berikan pembekalan kepada PMI untuk mencegah perekrutan oleh kelompok teroris yang memanfaatkan kerentanan pekerja migran Indonesia.

Jakarta, 18 Maret 2024 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memainkan peran krusial dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ancaman ideologi kekerasan. Hal ini dilakukan melalui program pembekalan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan PMI terhadap modus operandi perekrutan kelompok teroris. Pembekalan ini dinilai penting mengingat tingginya kerentanan PMI terhadap berbagai modus perekrutan, salah satunya melalui pernikahan daring (online).

Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menjelaskan bahwa PMI sering menjadi target kelompok teroris. "PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," ujar Komjen Pol. Eddy dalam konfirmasi di Jakarta, Selasa. Pembentukan Desk Perlindungan PMI (PPMI) pada 13 Maret lalu semakin menguatkan komitmen pemerintah dalam melindungi PMI dari berbagai ancaman, termasuk terorisme.

Pembekalan yang diberikan BNPT meliputi informasi mengenai jaringan teroris, taktik perekrutan, dan cara mengenali serta menghindari upaya-upaya radikalisasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada PMI agar mereka mampu melindungi diri dari ancaman tersebut. Komitmen ini juga sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya perlindungan optimal bagi PMI yang telah berjasa bagi negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan, menjelaskan bahwa Desk PPMI merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral berbagai kementerian/lembaga (K/L). Pembentukan desk ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam melindungi PMI. Kolaborasi ini melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, BNPT, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Desk PPMI diharapkan dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI, sesuai arahan Presiden. Presiden memberikan perhatian besar kepada para pekerja migran yang telah berjuang dan berkontribusi besar bagi negara melalui devisa yang mereka kirimkan. "Kami berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujar Menko Polkam.

Peluncuran Desk PPMI merupakan amanat Presiden dan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Polkam dengan K/L terkait. Selain Desk PPMI, Menko Polkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada kesempatan yang sama, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan nasional.

Pembekalan yang diberikan oleh BNPT kepada PMI sangatlah penting mengingat kerentanan mereka terhadap berbagai modus operandi kelompok teroris. Modus-modus tersebut seringkali terselubung dan memanfaatkan situasi ekonomi dan sosial PMI. Oleh karena itu, pembekalan yang komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mereka.

Informasi yang diberikan dalam pembekalan meliputi berbagai aspek, mulai dari identifikasi kelompok teroris, cara-cara perekrutan, hingga langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dengan bekal pengetahuan ini, diharapkan PMI dapat lebih waspada dan mampu menghindari jebakan-jebakan yang disiapkan oleh kelompok teroris.

Selain pembekalan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi PMI melalui berbagai kebijakan dan program. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan PMI sebagai aset bangsa yang berharga.

Melalui kolaborasi dan sinergi antar lembaga, diharapkan perlindungan terhadap PMI dapat semakin optimal dan mampu mencegah terjadinya perekrutan oleh kelompok teroris. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan, tetapi juga aspek kesejahteraan dan hak-hak PMI.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi warganya, khususnya PMI, dari ancaman terorisme dan memastikan mereka dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan terlindungi.