BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Aman hingga 2025, DPR RI Dorong Transparansi Distribusi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan BBM aman hingga kuartal pertama 2025, sementara DPR RI mendorong transparansi distribusi untuk mencegah ancaman ketahanan energi nasional.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terjaga dengan baik hingga kuartal pertama tahun 2025. Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (9/5). Pernyataan ini menjawab pertanyaan publik mengenai ketersediaan BBM nasional, khususnya menjelang akhir tahun 2025. Perencanaan kuota dan penyaluran BBM yang matang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami mendiskusikan bagaimana perkembangan kebutuhan BBM secara nasional di wilayah-wilayah. BPH Migas telah menyampaikan bagaimana realisasi (kuota BBM) sampai dengan kuartal I tahun 2025 telah dijaga dengan baik," ujar Trikora. BPH Migas bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan, terutama PT Pertamina (Persero), untuk menjaga ketahanan stok BBM nasional. Pertamina, dengan infrastruktur dan kapasitas produksinya yang besar, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Trikora menjelaskan kondisi ketahanan BBM di Jawa Barat. Kuota untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dinyatakan memadai. "Secara keseluruhan Jawa bagian barat, untuk JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dalam kondisi yang cukup," jelasnya. BPH Migas berharap kuota BBM subsidi dan kompensasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang berhak, sehingga berdampak positif pada perekonomian daerah.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Maryadi Oekoen, menekankan pentingnya keseimbangan antara pasokan dan konsumsi BBM. Hal ini untuk mencegah potensi ancaman terhadap ketahanan energi nasional. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Migas di Cirebon, Jawa Barat, DPR RI ingin melihat rencana pemerintah untuk pengembangan kilang BBM berkapasitas 1 juta barel per hari. Pengembangan kilang ini diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional.

Donny Maryadi juga menyoroti pentingnya transparansi dan tepat sasaran dalam proses dan kualitas BBM serta pendistribusiannya. Hal ini untuk memastikan BBM sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan mencegah penyalahgunaan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Karena itu, pada Kunjungan Kerja Spesifik, Panitia Kerja Migas di Cirebon, Jawa Barat, kami ingin melihat rencana pemerintah untuk pengembangan kilang dengan kapasitas (produksi BBM) 1 juta barel per hari untuk mendukung ketahanan energi nasional, termasuk proses dan kualitas BBM serta pendistribusiannya agar lebih transparan dan tepat sasaran," katanya.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjelaskan peran Kabupaten Indramayu sebagai daerah penghasil migas dalam mendukung ketahanan energi nasional. Indramayu memiliki sumber daya migas yang signifikan, menjadikannya salah satu pendukung utama ketahanan energi Indonesia. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Pertamina telah terjalin untuk mengoptimalkan potensi migas di Indramayu.

"Indramayu memiliki kekayaan di sektor migas, yang tentu merupakan salah satu pendukung ketahanan energi untuk Indonesia. Hubungan ini sudah terjalin dengan baik, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Pertamina," ucap Lucky. Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana potensi daerah dapat dimaksimalkan untuk kepentingan nasional.

Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Migas Komisi XII DPR RI di Cirebon juga dihadiri oleh beberapa anggota DPR RI, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaiman, serta perwakilan badan usaha minyak dan gas bumi. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mengawasi dan memastikan kelancaran pasokan BBM di Indonesia.

Kesimpulannya, upaya pemerintah dan DPR RI untuk memastikan pasokan BBM yang aman dan terdistribusi dengan baik hingga tahun 2025 patut diapresiasi. Transparansi dan kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan energi nasional.