BPTD Maluku Perketat Pengawasan Kapal, Tingkatkan Kualitas Transportasi Laut
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Maluku gencar memeriksa standar pelayanan minimum kapal penyeberangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan transportasi laut di Maluku, khususnya di Pelabuhan Tual.
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Maluku meningkatkan pengawasan terhadap standar pelayanan minimum (SPM) kapal penyeberangan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas transportasi laut di Maluku, menjamin keselamatan penumpang, dan mendongkrak perekonomian daerah. Pemeriksaan pertama dilakukan pada Jumat lalu di Pelabuhan Penyeberangan Tual, Maluku, terhadap KMP Temi.
Mohammad Fausan Salatalohy, Pengolah Data Kehumasan dan Publikasi BPTD Maluku, menjelaskan bahwa fokus pengawasan adalah memastikan setiap penyedia jasa transportasi laut memenuhi SPM. Hal ini penting agar transportasi laut di Maluku menjadi andalan mobilitas masyarakat dan roda penggerak ekonomi daerah.
Pemeriksaan KMP Temi mencakup berbagai aspek. Tim BPTD memeriksa kondisi teknis kapal, fasilitas penumpang, dan kelengkapan alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci. Semua aspek ini vital untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang selama pelayaran.
Pemilihan KMP Temi di Pelabuhan Tual bukan tanpa alasan. Pelabuhan Tual merupakan jalur penyeberangan strategis di Maluku. Memastikan kapal di jalur ini memenuhi standar pelayanan minimum menjadi prioritas utama BPTD Maluku.
Selain aspek keselamatan, pengawasan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing layanan transportasi laut Maluku. Dengan standar pelayanan yang terjaga, penumpang diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan sesuai harapan. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan di masa mendatang.
BPTD Maluku tidak akan berhenti pada pemeriksaan KMP Temi. Rencananya, pemeriksaan serupa akan dilakukan pada kapal-kapal lain yang beroperasi di Maluku. Hal ini menunjukkan komitmen BPTD Maluku dalam menyediakan transportasi laut yang aman dan berkualitas bagi masyarakat Maluku.
Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan, khususnya di Indonesia bagian timur. Dengan memastikan keselamatan dan kenyamanan transportasi laut, mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah akan lebih terdukung.