Bukittinggi Terapkan Sistem Parkir Nontunai Antisipasi Pungli, Pendapatan Daerah Diprediksi Melonjak

Pemkot Bukittinggi berencana beralih ke sistem parkir nontunai untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah, setelah ditemukan indikasi pungli di beberapa lokasi parkir.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Sumatera Barat, mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sektor parkir. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan akan segera menerapkan sistem parkir nontunai di seluruh area parkir di kota tersebut. Langkah ini diambil setelah ditemukannya indikasi pungli di beberapa gedung parkir, khususnya di Gedung Pasa Ateh.

Penemuan ini terjadi saat Wali Kota Ramlan Nurmatias melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi parkir di pusat kota Bukittinggi pada Selasa lalu. Ia menemukan sistem pembayaran parkir masih dilakukan secara manual, yang dinilai rawan penyalahgunaan dan kurang transparan. "Itu aturannya dan kami juga sedang berbicara dengan Bank Nagari. Nanti akan kita bikin teknologi baru supaya nanti semua yang terparkir itu bisa langsung tap dan nanti otomatis uangnya akan masuk," ujar Wali Kota Ramlan.

Ketidaktransparanan sistem manual menjadi perhatian serius Pemkot Bukittinggi. Ramlan Nurmatias bahkan menyatakan kecurigaannya terhadap adanya praktik pungli di lokasi-lokasi parkir tersebut, terutama di Gedung Pasa Ateh yang dibangun dengan dana publik. "Itu pungutan liar namanya. Saya sudah bicara dengan pihak kepolisian. Ini barang dibangun oleh uang rakyat, tidak ada pihak-pihak macam-macam yang akan mengambil uang di sini. Uang itu masuk kas daerah semua," tegasnya.

Pemkot Bukittinggi berencana menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik untuk mengatasi masalah pungli dan meningkatkan pendapatan daerah. Sistem ini diharapkan mampu mencatat seluruh pendapatan parkir secara akurat dan langsung masuk ke kas daerah. Ramlan Nurmatias optimistis sistem ini akan efektif, mengingat pengalaman sebelumnya dengan sistem serupa di sektor pariwisata yang menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan.

Penerapan sistem elektronik ini akan melibatkan kerja sama dengan Bank Nagari. Teknologi yang akan digunakan direncanakan berbasis "tap", sehingga memudahkan pengguna dan meminimalisir potensi manipulasi. Pemkot Bukittinggi menargetkan seluruh area parkir akan beralih ke sistem nontunai dalam waktu dekat.

Wali Kota juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan parkir. Ia menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bukittinggi untuk segera mengevaluasi pihak-pihak yang mengelola parkir di Gedung Pasa Ateh dan memastikan tidak ada lagi pihak luar yang mengambil keuntungan dari fasilitas milik pemerintah.

Sebagai bukti efektivitas sistem digital, Ramlan Nurmatias membandingkan pendapatan dari sektor pariwisata sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran elektronik. Ia menyebutkan bahwa pendapatan sektor pariwisata, termasuk objek wisata seperti Kebun Binatang Bukittinggi, Benteng Fort de Kock, dan Panorama, meningkat drastis setelah beralih ke sistem digital.

Sebelum penerapan sistem digital, pendapatan sektor pariwisata dalam satu minggu hanya mencapai Rp1,8 miliar. Setelah beralih ke sistem elektronik, pendapatan dalam satu minggu dapat mencapai Rp3 miliar. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan potensi peningkatan pendapatan yang serupa dapat dicapai di sektor parkir setelah penerapan sistem nontunai.

Langkah Pemkot Bukittinggi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan transparansi dan pendapatan daerah serta memberantas praktik pungli.

Dengan sistem nontunai, diharapkan tidak ada lagi celah untuk praktik pungutan liar dan seluruh pendapatan parkir dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.