Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Sambas
S
Reporter Sambas
Pakar Unej Tekankan Pentingnya Revisi KUHAP untuk Perkuat Hukum dan Keadilan

Pakar hukum tata negara Unej, Eddy Mulyono, menekankan perlunya revisi KUHAP yang memperkuat sistem hukum dan keadilan di Indonesia, dengan sinergi antar lembaga penegak hukum dan berpedoman pada prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

konten ai
Pakar Politik Ingatkan Ancaman Politik Uang Jelang PSU Lebaran 2025

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas mengingatkan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah setelah Lebaran 2025, terutama dengan maraknya praktik bagi-bagi sembako.

#planetantara
Rekor! 24 Daerah Gelar PSU Pilkada 2024, Catatan Terkelam Sejarah Pemilu Indonesia?

Putusan MK yang memerintahkan 24 daerah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 memecahkan rekor dan menjadi catatan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, memicu sorotan pada perbaikan sistem politik.

#planetantara
Rekor! 24 Daerah Gelar PSU Pilkada 2024, Catatan Terkelam Sejarah Pemilu Indonesia?

Putusan MK yang memerintahkan 24 daerah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 memecahkan rekor dan menjadi catatan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, memicu sorotan pada perbaikan sistem politik.

#planetantara
Prabowo Subianto: Kritik yang Berbasis Kebenaran, Bukan Dendam

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya kritik konstruktif yang dilandasi kebenaran, bukan dendam, dalam konteks demokrasi khas Indonesia.

konten ai
Pilkada: Arah Kepemimpinan Daerah di Ujung Tanduk, Perlu Revisi UU Partai Politik?

Sekretaris BSKDN Kemendagri sebut pilkada krusial tentukan arah kepemimpinan daerah; pakar soroti peran partai politik dan teknologi dalam mewujudkan pilkada yang efektif, efisien, dan demokratis.

#planetantara
Desain Ulang Pemilu: Minimalisir Pelanggaran HAM dan Bebani Penyelenggara

Pakar ilmu politik Unpad, Yusa Djuyandi, menilai desain ulang sistem pemilu serentak dapat meminimalisir pelanggaran HAM dan membebaskan penyelenggara pemilu dari beban kerja yang terlalu berat, dengan usulan pemilu nasional dan daerah dipisah dengan jeda

politik
Makna "Endhasmu" dalam Pidato Prabowo: Lebih dari Sekadar Umpatan?

Analisis mendalam mengenai penggunaan kata "endhasmu" oleh Presiden Prabowo, memahami konteks budaya Jawa dan implikasinya dalam komunikasi politik.

#planetantara
Evaluasi Kurikulum Pendidikan Polri: Pakar Hukum Usul Perbaikan

Pakar hukum Hibnu Nugroho mengusulkan evaluasi kurikulum pendidikan Polri untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menekankan pentingnya asesmen psikologis dan pembatasan penggunaan senjata api.

hukum
Efisiensi Pra-Penuntutan di Revisi KUHAP: Pakar Unej Soroti Ketidakefisiensian

Prof. Arief Amrullah dari Unej mengkritik lambannya proses pra-penuntutan dalam sistem hukum Indonesia dan menyarankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam revisi KUHAP.

konten ai
Paradoks Efisiensi: Kabinet Gemuk vs. Penghematan Anggaran Rp306,7 Triliun

Pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan pada paradoks: kebijakan efisiensi anggaran yang ketat diiringi pembentukan Kabinet Merah Putih terbesar dalam sejarah Indonesia, memicu pertanyaan tentang konsistensi komitmen penghematan.

Sumber Antara
Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Indonesia Tetap Berlanjut Meski Ada Efisiensi Anggaran

Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, memastikan persiapan Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Indonesia tetap berjalan meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

#planetantara
Hari Pers Nasional: Refleksi Relevansi UU Pers di Era Digital

Hari Pers Nasional (HPN) menjadi momentum refleksi terhadap Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, terutama dalam konteks tantangan era digital dan dinamika politik terkini yang menguji jaminan kebebasan pers dan perlindungan jurnalis.

Sumber Antara