LIVE

Buku Saku HAM untuk Narapidana: Kemenham Luncurkan Panduan Praktis

Kementerian HAM meluncurkan buku saku panduan HAM untuk 44.000 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak asasi manusia.

ham
Kementerian HAM meluncurkan buku saku panduan HAM untuk 44.000 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak asasi manusia. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) resmi meluncurkan buku saku panduan HAM bagi narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Peluncuran buku saku bertajuk ‘Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI’ ini dilakukan di Jakarta, Rabu, 22 Januari, bersamaan dengan Rapat Koordinasi Kemenham Tahun Anggaran 2025. Langkah ini menandai upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAM.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menjelaskan bahwa buku saku ini ditargetkan untuk 44 ribu narapidana yang akan menerima amnesti. Buku ini diharapkan menjadi pedoman praktis dalam penguatan prinsip-prinsip HAM. Peluncuran turut dihadiri Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, dan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.

Buku saku tersebut terdiri dari empat bab utama. Bab pertama membahas definisi Hak Asasi Manusia (HAM), dilanjutkan dengan penjelasan tentang pelanggaran HAM. Dua bab terakhir secara spesifik mengupas hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan serta hak dan kewajiban warga negara pada umumnya. Tujuannya untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang HAM, baik secara universal maupun implementasinya di Indonesia.

Isi buku mencakup prinsip-prinsip HAM universal, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan memahami isi buku ini, diharapkan narapidana dapat memiliki wawasan yang lebih baik tentang HAM dan penerapannya. Hal ini sejalan dengan visi Kemenham dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Apresiasi atas inisiatif Kemenham disampaikan oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Beliau menilai peluncuran buku saku ini sebagai bentuk nyata dari eksekusi keputusan politik Presiden Prabowo Subianto. Willy Aditya optimistis buku ini akan memberikan dampak positif dan berkontribusi pada perubahan perilaku narapidana.

Selain buku saku, Kemenham juga meluncurkan logo resmi, laman web baru, dan program sadar HAM yang menjangkau 250 ribu masyarakat serta mengarusutamakan HAM bagi satu juta aparatur negara. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Kemenham dalam mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman HAM secara luas.

Sebelumnya, Menteri Pigai telah menyampaikan rencana memberikan pendidikan HAM kepada narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Pendidikan ini bertujuan untuk membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir dari kriminal menjadi lebih humanis, sebuah perubahan mindset yang diharapkan dapat mencegah tindakan kriminal di masa depan. Pendidikan HAM ini menjadi salah satu fokus utama Kemenham di tahun 2025.

Kemenham telah memulai inventarisasi narapidana dan akan segera melaksanakan program pendidikan HAM sebelum amnesti diberikan. Proses ini merupakan bagian penting dari upaya pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
Buku 'Mata Harumi': Menggali Kasus HAM Perempuan Masa Lalu

Komnas Perempuan meluncurkan buku kumpulan cerpen 'Mata Harumi' untuk mengingatkan masyarakat akan pelanggaran HAM terhadap perempuan di masa lalu dan mendorong refleksi atas realitas sosial.

konten ai
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
Kemenkumham Kembangkan Peternakan Domba Garut di Nusakambangan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berencana mengembangkan peternakan domba Garut di Nusakambangan sebagai program pembinaan warga binaan dan pelatihan keterampilan, bekerja sama dengan pihak terkait serta melibatkan warga binaan dan pegawai lapas.

Kemenkumham
Kemenkumham Kembangkan Peternakan Domba Garut di Nusakambangan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berencana mengembangkan peternakan domba Garut di Nusakambangan sebagai program pembinaan warga binaan dan pelatihan keterampilan, bekerja sama dengan pihak terkait serta melibatkan warga binaan dan pegawai lapas.

Kemenkumham
Dirjen HAM Tekankan Pentingnya Penegakan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, menekankan pentingnya penegakan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas II A Kupang, NTT, serta upaya pembuatan regulasi dan buku panduan untuk memastikannya.

ham
Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon Jamin Kepastian Hukum

Kemenkumham Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon perkuat sinergi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Maluku melalui peningkatan pelayanan publik dan edukasi hukum.

Kepastian Hukum
Kemenag Luncurkan Buku Paket Manasik Haji: Fokus Istithaah Kesehatan dan Fikih Taysir

Kementerian Agama segera menerbitkan buku panduan manasik haji yang fokus pada istithaah kesehatan, fikih taysir, dan nilai filosofis ibadah haji untuk menekan angka kematian jamaah lansia dan meningkatkan kemudahan ibadah.

Sumber Antara
CHRM2 Unej: Lindungi Kebebasan Beragama di Era KUHP Baru

CHRM2 Unej dan ISFoRB luncurkan buku ajar penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus menjaga harmoni sosial.

#HukumIndonesia
Kemenkum Kalsel: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sumber Antara
Pakar Hukum Tolak Penghapusan Pasal Penyelidikan dalam RUU KUHAP

Ketua PP APHTN-HAN, Prof. M. Noor Harisudin, meminta agar pasal penyelidikan dalam RUU KUHAP tidak dihapus karena pentingnya tahap ini dalam proses penegakan hukum dan perlindungan HAM.

konten ai
Kemenkum Kalsel: Perkuat Pemahaman Hukum Generasi Muda

Kemenkumham Kalsel adakan penyuluhan hukum di SMPN 1 Banjarmasin untuk 300 siswa, guna mencegah kekerasan dan kenakalan remaja serta membentuk generasi muda yang sadar hukum.

hukum
Kemenkumham Luncurkan Prodi Analis Kekayaan Intelektual di Poltekpin Tahun 2025

Kementerian Hukum dan HAM berencana membuka Prodi Analis Kekayaan Intelektual di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) pada tahun 2025 untuk mencetak ahli di bidang kekayaan intelektual dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber Antara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara