BUMG Aceh Didorong Optimalkan Dana Desa untuk Swasembada Pangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh mendorong Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk optimalkan Dana Desa demi mencapai swasembada pangan, sejalan dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025.
Banda Aceh, 17 Februari 2024 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh gencar mendorong Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di seluruh Aceh untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan. Langkah ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan di tingkat desa dengan memanfaatkan Dana Desa secara optimal.
Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan. Plh Kepala DPMG Aceh, Zulhusni, menjelaskan keputusan tersebut memberikan arah dan pedoman penggunaan Dana Desa untuk mendukung swasembada pangan di tingkat desa. BUMG diharapkan menjadi ujung tombak dalam program ini.
Peran BUMG dan Lembaga Ekonomi Desa
Zulhusni menekankan pentingnya peran BUMG dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Namun, ia juga menambahkan bahwa peran ini tidak hanya terbatas pada BUMG, melainkan juga melibatkan lembaga ekonomi lainnya yang ada di desa. Kolaborasi antar lembaga ekonomi desa sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 menetapkan bahwa minimal 20 persen dari total alokasi Dana Desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Alokasi ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan di tingkat desa. Meskipun kebijakan ini sudah dimulai sejak tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, keputusan terbaru ini memberikan fokus dan arah yang lebih jelas.
Tantangan dan Solusi
Meskipun kebijakan tersebut sudah berjalan, Zulhusni mengakui bahwa belum semua BUMG di Aceh siap melaksanakan program ketahanan pangan. Salah satu kendalanya adalah legalitas BUMG yang diwajibkan berbadan hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 3 Tahun 2021. BUMG yang legal diakui pemerintah adalah yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM, namun proses sertifikasi ini cukup memakan waktu.
Untuk mengatasi kendala ini, Zulhusni menekankan perlunya peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mendorong kesiapan BUMG. BUMG yang belum bersertifikat pun perlu dibina agar sehat dan siap melaksanakan program ketahanan pangan. Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota sangat penting untuk membantu desa-desa merencanakan penggunaan Dana Desa yang efektif untuk ketahanan pangan.
Harapan dan Kolaborasi
Zulhusni berharap OPD di tingkat kabupaten/kota Provinsi Aceh dapat memberikan dukungan penuh dalam membantu desa-desa merencanakan penggunaan Dana Desa yang efektif untuk ketahanan pangan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa sangat krusial untuk keberhasilan program ini. Perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak akan memastikan tercapainya swasembada pangan di Aceh.
Dengan optimalisasi Dana Desa dan peran aktif BUMG serta lembaga ekonomi desa lainnya, Aceh diharapkan dapat mencapai ketahanan dan swasembada pangan yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga menjamin akses pangan bagi masyarakat desa.