Bupati Bangka Tengah Sorot Penyelundupan Timah: Ancaman terhadap Royalti Daerah

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyoroti maraknya penambangan timah ilegal dan penyelundupan yang mengancam penerimaan royalti daerah meskipun telah mengalami peningkatan.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penambangan timah ilegal dan praktik penyelundupan yang masih marak di wilayahnya. Hal ini disampaikan di Koba, Minggu (28/4), menanggapi kenaikan royalti timah Bangka Tengah dari 3 persen menjadi 10 persen. Meskipun kenaikan royalti merupakan kabar baik, namun Algafry menekankan bahwa praktik ilegal tersebut justru dapat menggerus potensi penerimaan daerah.

"Masih banyak tambang ilegal yang berkeliaran di Bangka Tengah, itu bisa membuat royalti menurun," ungkap Bupati Algafry Rahman. Ia menjelaskan bahwa peningkatan royalti timah sebenarnya berbanding lurus dengan jumlah produksi dan ekspor timah. Dengan adanya penambangan ilegal dan penyelundupan, produksi timah secara nasional berkurang, sehingga berdampak pada penerimaan royalti daerah.

Kenaikan royalti timah menjadi 10 persen seharusnya menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan daerah. Namun, ancaman dari praktik ilegal ini perlu diatasi secara serius agar manfaat kenaikan royalti dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Bangka Tengah. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini.

Algafry menjelaskan bahwa royalti progresif dihitung berdasarkan produksi dan ekspor timah. Produksi timah yang rendah otomatis akan menurunkan jumlah royalti yang diterima daerah. Ia menyoroti penurunan produksi timah di Bangka Tengah dalam beberapa tahun terakhir. "Timah yang dulu dan sekarang sudah jauh berkurang. Sebenarnya peningkatan royalti berpengaruh ke kita kalau banyak timah yang kita produksi," ujarnya.

Penambangan ilegal tidak hanya mengurangi produksi timah secara kuantitatif, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi daerah, meliputi kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan tanah. Oleh karena itu, pemberantasan penambangan ilegal sangat penting untuk melindungi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Lebih lanjut, Algafry juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses ekspor timah. Penyelundupan timah dapat menghindari pajak dan mengurangi penerimaan negara, sehingga berdampak pada berkurangnya royalti yang diterima daerah penghasil. Sistem pengawasan yang ketat dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyelundupan ini.

Bupati Algafry Rahman menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya Gubernur Babel, Hidayat Arsani, dalam memberantas praktik penyelundupan dan mafia timah. Ia berharap Gubernur dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. "Kita dukung dan kita tunggu gebrakan dari gubernur yang baru dan saya percaya itu bisa beliau lakukan," tegasnya.

Kerjasama antara pemerintah daerah dan provinsi sangat penting dalam memberantas penambangan ilegal dan penyelundupan timah. Strategi yang terintegrasi dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Hal ini termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menaati peraturan perundang-undangan.

Pemberantasan mafia timah membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang solid, diharapkan praktik ilegal ini dapat ditekan dan penerimaan royalti daerah dapat meningkat sesuai dengan potensi yang ada.

Penerimaan royalti timah yang optimal akan sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah. Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan penambangan ilegal dan penyelundupan timah merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Bangka Tengah.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan produksi timah secara legal dan menekan praktik ilegal menjadi sangat krusial. Hal ini membutuhkan strategi yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, dan didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.