Bupati Banyuwangi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih Lewat Kerja Sama dengan Kejari

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memperkuat komitmen pemerintahan bersih dengan memperpanjang nota kesepakatan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk pencegahan dan penyelesaian masalah hukum, khususnya dalam optimalisasi tugas pemerintah

Bupati Banyuwangi Tingkatkan Pemerintahan Bersih dengan Kejari

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Langkah nyata yang dilakukan adalah memperkuat kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi. Kerjasama ini diresmikan kembali pada Sabtu, 25 Januari 2024, di Banyuwangi, Jawa Timur, melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Mengapa Kerjasama Ini Penting?

Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa kompleksitas tantangan pemerintahan di era globalisasi menuntut sinergi yang kuat. Kerjasama dengan Kejari menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Hal ini penting untuk mencegah potensi kesalahan dan memastikan semua proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain, kerjasama ini merupakan langkah proaktif untuk mencegah masalah hukum sebelum terjadi.

Bagaimana Kerjasama Ini Diterapkan?

Kerjasama ini difokuskan pada penyelarasan persepsi dan pembentukan kemitraan yang solid antara Pemkab Banyuwangi dan Kejari. Fokus utamanya adalah pencegahan dan penyelesaian masalah hukum. Bupati Ipuk menekankan pentingnya langkah-langkah preventif, mengingat terkadang Pegawai Negeri Sipil (PNS) kurang memahami aturan secara komprehensif. Kejari Banyuwangi memberikan bantuan hukum (legal assistance) untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dukungan Kejari Banyuwangi

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Suhardjono, menjelaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan layanan hukum lainnya. Analisis hukum yang dilakukan memastikan setiap kegiatan pemerintahan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak melanggar aturan, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap regulasi. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Banyuwangi.

Kesimpulan

Kerjasama antara Pemkab Banyuwangi dan Kejari Banyuwangi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan pendampingan hukum yang komprehensif, diharapkan dapat meminimalisir risiko hukum dan memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banyuwangi.