Bupati Bogor Seirama dengan Pemprov Jabar, Susun RKPD 2026 Prioritaskan Infrastruktur dan Kesehatan

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, selaraskan kebijakan Pemkab Bogor dengan Pemprov Jabar dalam penyusunan RKPD 2026, fokus pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan penanganan TPA Galuga.

Kabupaten Bogor, 12 Mei 2024 - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara aktif menyelaraskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka penyusunan bersama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Pertemuan penting ini melibatkan Bupati Rudy Susmanto dan sembilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Pendopo Bupati, Cibinong, Senin lalu.

Penyelarasan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan sinergi dan kolaborasi yang efektif antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar dalam pelaksanaan program pembangunan. Bupati Rudy menekankan pentingnya langkah ini untuk mewujudkan visi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, diharapkan program-program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memprioritaskan sejumlah program strategis. Kolaborasi erat antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar diyakini akan mempermudah akses pendanaan dan sumber daya lainnya untuk merealisasikan program-program tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kedua pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju dan sejahtera.

Beberapa program prioritas yang akan dijalankan Pemkab Bogor pada tahun 2026 meliputi pembangunan infrastruktur krusial, peningkatan layanan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan jalan khusus tambang menjadi fokus utama untuk menunjang sektor pertambangan di Kabupaten Bogor. Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemkab Bogor juga akan menangani permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga yang selama ini menjadi perhatian. Penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh TPA tersebut. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi prioritas dengan pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Pembangunan infrastruktur kesehatan juga akan menjadi fokus utama. Perbaikan infrastruktur kesehatan yang memadai akan menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Semua program ini menunjukkan komitmen Pemkab Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Bupati Rudy Susmanto menyatakan bahwa Pemkab Bogor berharap dapat berkolaborasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk merealisasikan program-program prioritas tersebut. "Isya Allah dalam waktu dekat kita akan mengundang anggota DPR RI yang berangkat dari daerah pemilihan Jabar V yaitu Kabupaten Bogor," ujarnya. Hal ini menunjukkan upaya Pemkab Bogor untuk mendapatkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak dalam pembangunan daerah.

Pemkab Bogor tidak hanya menunggu dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, tetapi juga telah mengambil langkah konkret untuk mempercepat realisasi program. Salah satu contohnya adalah pembentukan tim untuk pengadaan lahan jalan khusus tambang dan jalur barat Rancabungur-Leuwiliang. Tim yang diketuai oleh Wakil Bupati ini akan bertanggung jawab untuk memastikan proses pengadaan lahan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Langkah proaktif ini menunjukkan keseriusan Pemkab Bogor dalam mewujudkan program-program prioritas. Dengan adanya tim khusus yang dibentuk, diharapkan proses pengadaan lahan dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Hal ini akan mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Pembentukan tim ini juga menunjukkan komitmen Pemkab Bogor untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan proses pengadaan lahan dapat terhindar dari penyimpangan dan korupsi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, upaya penyamaan arah kebijakan antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar dalam penyusunan RKPD 2026 menunjukkan komitmen kuat untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik. Dengan kolaborasi yang erat dan langkah-langkah konkret yang telah diambil, diharapkan program-program prioritas dapat terlaksana dengan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor.