Bupati Penajam Paser Utara Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Tengah Efisiensi Anggaran

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, tegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta tetap fokus pada pembangunan berimbang dengan IKN.

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 4 Maret 2024 - Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dikenal juga sebagai Benuo Taka, Kalimantan Timur. Efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengorbankan sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan.

Mudyat Noor menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyentuh program-program yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan beliau di Penajam, Selasa lalu: "Efisiensi anggaran tidak mengorbankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat."

Meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi belanja APBN dan APBD tahun ini, Bupati memastikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Beliau menambahkan, "Urusan wajib adalah pendidikan, kesehatan, air bersih dan bersifat pelayanan publik dipastikan tidak tersentuh kebijakan efisiensi anggaran."

Selain fokus pada kebutuhan dasar, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga tengah berupaya menata wilayah agar pembangunannya seimbang dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian wilayah kabupaten, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan IKN menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang merata.

Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya perencanaan yang matang: "Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) harus diselaraskan dengan Ibu Kota Nusantara agar bisa seimbangkan pembangunan."

Setelah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur konektivitas menuju IKN. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung perkembangan IKN secara berkelanjutan.

Target penyelesaian penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat juga telah ditetapkan. Bupati optimistis proses penyesuaian dapat segera diselesaikan.

Kebijakan efisiensi anggaran difokuskan pada pengurangan pengeluaran yang tidak terlalu krusial. Beberapa sektor yang menjadi sasaran efisiensi antara lain perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja alat tulis kantor. Digitalisasi dokumen menjadi salah satu solusi untuk menekan pengeluaran di sektor tersebut.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dipercaya akan memperketat pengelolaan anggaran, mendorong pemerintah daerah untuk lebih efisien dan transparan dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, diharapkan anggaran yang ada dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan daerah, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Komitmen Bupati Mudyat Noor untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat menjadi bukti nyata dari upaya tersebut.

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terarah dan terencana, diharapkan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan beriringan dengan perkembangan IKN, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.