China Kecam AS: Pembatasan Visa Diplomat dan Jurnalis Dinilai Campuri Urusan Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri China mengecam keras pembatasan visa AS terhadap diplomat dan jurnalis China terkait Tibet, menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri.

Beijing, 01 April 2024 - Ketegangan antara China dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Tindakan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang membatasi visa tambahan bagi diplomat dan jurnalis China telah menuai kecaman keras dari Beijing. China menilai langkah AS tersebut sebagai bentuk intervensi yang tidak dapat diterima dalam urusan dalam negerinya, khususnya terkait wilayah Tibet.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, menyatakan penolakan tegas atas pembatasan visa tersebut. Ia menekankan bahwa akses ke Tibet, yang disebut China sebagai Daerah Otonomi Xizang, diatur sesuai hukum dan peraturan China, dan bukan merupakan urusan pihak luar. Guo Jiakun juga membantah tuduhan pelanggaran HAM dan penindasan budaya di Tibet.

Pernyataan Guo Jiakun ini menanggapi pengumuman Rubio pada Senin (31 Maret 2024) yang menyatakan pembatasan visa tambahan bagi pejabat pemerintahan China yang terlibat dalam kebijakan akses ke Tibet. Rubio beralasan bahwa China telah lama membatasi akses diplomat, jurnalis, dan pengamat internasional AS ke Tibet, sementara diplomat dan jurnalis China menikmati akses luas di AS. Ia juga menyoroti ketidakmampuan diplomat AS untuk memberikan layanan kepada warga negara AS yang bepergian ke Tibet.

China membantah keras tuduhan pembatasan akses ke Tibet. Guo Jiakun menegaskan bahwa Xizang merupakan wilayah terbuka yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan ribu wisatawan asing. Ia mengakui adanya regulasi terkait kunjungan orang asing ke Tibet, namun hal tersebut diklaim semata-mata untuk alasan pengaturan dan perlindungan, mengingat kondisi geografis dan iklim khusus di wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia menyebut angka kunjungan wisatawan asing ke Xizang pada tahun 2024 mencapai 320.000 orang.

China juga mengecam AS yang dianggap telah bersekongkol dan mendukung kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan Tibet. Beijing mendesak AS untuk menghormati kedaulatan China atas Tibet dan menghentikan campur tangan dalam urusan dalam negeri.

Guo Jiakun menegaskan bahwa China akan mengambil tindakan balasan yang diperlukan atas langkah AS yang dianggap keliru tersebut. Meskipun demikian, detail mengenai tindakan balasan tersebut belum diungkapkan.

Di sisi lain, Marco Rubio dalam pernyataannya menekankan ketidakadilan akses ke Tibet antara AS dan China. Ia menganggap kondisi tersebut tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Rubio mendesak Partai Komunis China untuk memberikan akses tanpa batas bagi diplomat ke Daerah Otonomi Tibet dan wilayah Tibet lainnya di China.

Pernyataan Rubio tidak menyebutkan nama pejabat China tertentu dan tidak merinci tindakan apa yang akan diambil AS selanjutnya. Namun, tegasnya menyatakan bahwa ketidakseimbangan akses ini harus segera diatasi.

Perselisihan atas Tibet berakar pada sejarah panjang dan kompleks. China mengklaim Tibet sebagai bagian wilayahnya sejak tahun 1950, melalui apa yang disebutnya sebagai ‘pembebasan damai’. Namun, kelompok HAM internasional dan warga Tibet di luar negeri mengkritik keras pemerintahan China di Tibet, yang dianggap represif.

Sejarah Tibet sendiri kompleks. Nama ‘Tibet’ sendiri berasal dari ‘Tubo’, sebuah rezim yang berkuasa pada abad ke-9. Pada abad ke-13, Dinasti Yuan menguasai wilayah tersebut. China juga membantah klaim Dalai Lama ke-14 tentang wilayah ‘Tibet Besar’ yang mencakup wilayah-wilayah di luar Daerah Otonomi Xizang.

Pada Januari 2024, China menerima kritik pedas dari negara-negara Barat dalam Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) badan HAM PBB, terkait kekhawatiran atas dugaan upaya penghapusan identitas budaya dan agama di Tibet. Namun, negara-negara lain, termasuk Rusia dan Iran, memuji Beijing.

Perselisihan atas Tibet terus menjadi titik panas dalam hubungan AS-China, dengan kedua negara menunjukkan sikap yang tegas dan saling berlawanan.