China Tanggapi Penolakan Inggris-AS Soal Kesepakatan Global AI

China menyatakan dukungan terhadap pengembangan AI yang inklusif dan aman, menanggapi penolakan Inggris dan AS terhadap kesepakatan global AI di KTT Paris yang menekankan kerja sama internasional dan menolak politisasi teknologi.

Beijing, 13 Februari 2024 - Penolakan Inggris dan Amerika Serikat (AS) untuk menandatangani kesepakatan global tentang kecerdasan buatan (AI) di KTT Artificial Intelligence Action Summit di Paris telah mendapat tanggapan dari pemerintah China. Pertemuan puncak tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 60 negara, termasuk China dan Perancis, yang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan pengembangan AI yang transparan, aman, dan terpercaya. Keengganan dua negara adidaya tersebut menimbulkan pertanyaan tentang arah kerjasama global dalam bidang teknologi yang berkembang pesat ini.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan komitmen negaranya terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab dan inklusif. Dalam konferensi pers di Beijing, Guo Jiakun menekankan bahwa China mendukung inovasi di bidang AI, namun tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Ia menambahkan bahwa China secara aktif membantu negara berkembang meningkatkan kapasitas mereka dalam AI dan menganjurkan agar teknologi ini bersifat open source untuk aksesibilitas yang lebih luas.

China, yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Zhang Guoqing di KTT Paris, menyampaikan pesan Presiden Xi Jinping tentang Inisiatif Global untuk Tata Kelola AI. Inisiatif ini menawarkan solusi dan pemikiran China terhadap tantangan utama dalam era transformasi AI. Guo Jiakun menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mempromosikan prinsip AI yang bermanfaat bagi kemanusiaan, serta penguatan tata kelola global AI.

Pemerintah Inggris menyatakan kekhawatiran tentang keamanan nasional sebagai alasan penolakan mereka terhadap kesepakatan tersebut, tanpa memberikan penjelasan lebih rinci. Sementara itu, Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan bahwa regulasi AI yang berlebihan dapat membahayakan perkembangan industri AI yang masih baru. Vance bahkan memprioritaskan kebijakan AI yang pro-pertumbuhan di atas keselamatan, menganggap AI sebagai peluang besar yang tidak boleh disia-siakan.

Pernyataan Vance ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap regulasi AI antara AS dan negara-negara lain yang menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi fragmentasi dalam pengembangan dan tata kelola AI global, yang dapat menghambat kolaborasi internasional dan inovasi.

Penolakan Inggris dan AS terhadap kesepakatan global AI di Paris menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kerjasama internasional dalam bidang ini. Sikap China yang menekankan kerja sama dan pengembangan AI yang inklusif berkontras dengan pendekatan AS yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini dapat menyebabkan munculnya standar dan regulasi yang berbeda-beda di berbagai negara, yang dapat menghambat interoperabilitas dan inovasi global.

KTT berikutnya akan diselenggarakan di India, yang juga telah menandatangani pernyataan bersama di Paris. Peran India dalam mendorong kerjasama global dalam AI akan menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan pendekatan dan memastikan pengembangan AI yang aman, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Ke depannya, dialog dan negosiasi yang intensif akan sangat penting untuk mencapai konsensus global dalam tata kelola AI.

Pernyataan bersama yang dihasilkan dari KTT Paris, berjudul 'Pernyataan tentang Kecerdasan Buatan yang Inklusif dan Berkelanjutan bagi Manusia dan Bumi', menunjukkan komitmen banyak negara untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab. Namun, kehadiran negara-negara besar seperti Inggris dan AS yang menolak kesepakatan ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya tersebut.

Tanggapan China terhadap penolakan Inggris dan AS terhadap kesepakatan global AI di Paris menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pengembangan dan tata kelola AI. Perbedaan pendekatan antara negara-negara tersebut menunjukkan perlunya dialog dan negosiasi yang lebih intensif untuk mencapai konsensus global dan mencegah fragmentasi dalam pengembangan teknologi ini. Masa depan tata kelola AI global akan bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengatasi perbedaan pandangan dan membangun kerangka kerja yang komprehensif dan inklusif.