CHRM2 Unej: Lindungi Kebebasan Beragama di Era KUHP Baru

CHRM2 Unej dan ISFoRB luncurkan buku ajar penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus menjaga harmoni sosial.

#hukumindonesia
CHRM2 Unej dan ISFoRB luncurkan buku ajar penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus menjaga harmoni sosial. (©© 2025 Antaranews)

Universitas Jember (Unej) melalui Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) memastikan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat sesuai KUHP 2023. Hal ini ditegaskan dalam sebuah diskusi dan peluncuran buku ajar terkait penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 yang digelar di kampus Unej, Jember, Jawa Timur, Kamis, 23 Januari 2025. Kerja sama ini dijalin bersama Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion and Belief (ISFoRB).

Ketua CHRM2 Unej, Al Khanif, menjelaskan bahwa KUHP 2023 tetap mengatur 'kejahatan terhadap agama' dalam pasal-pasal tersebut. Tujuannya? Menjaga kerukunan antarumat beragama dan melindungi penganut agama atau kepercayaan di Indonesia. Pasal ini, menurutnya, merupakan langkah maju dalam hukum pidana Indonesia karena menggantikan pasal-pasal kontroversial sebelumnya terkait penodaan agama.

Meskipun demikian, Al Khanif menekankan pentingnya penafsiran yang tepat terhadap Pasal 300-305 KUHP 2023. Formulasi dan norma yang belum jelas membutuhkan interpretasi yang cermat. Penafsiran ini krusial untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan beragama (hak asasi manusia), mencegah penyalahgunaan hukum, dan memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Implementasi yang efektif, kata Al Khanif, memerlukan penafsiran yang relevan dengan perkembangan sosial, dinamika antaragama, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, ISFoRB telah merancang program penulisan buku ajar dan penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 sejak pertengahan 2024.

Buku ajar ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Dina Tsalist Wildana, akademisi Fakultas Hukum Unej dan salah satu penulis buku ajar tersebut, berharap aparat penegak hukum menjadikan buku ini pedoman dalam menangani kasus terkait tindak pidana agama dan kepercayaan. Buku ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan hak beragama bagi semua, bukan hanya mayoritas atau agama-agama tertentu.

Buku ini diharapkan mencegah kesalahan penindakan hukum seperti yang mungkin terjadi dengan KUHP sebelumnya. Pedoman ini membantu membedakan pelaku dan korban secara jelas. Peluncuran buku ajar ini dilakukan serentak di tujuh kota, melibatkan delapan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Unej, IAIN Kediri, UGM, Universitas Padjadjaran, dan beberapa kampus lainnya.

Dengan diluncurkannya buku ajar ini, diharapkan pemahaman dan penerapan Pasal 300-305 KUHP 2023 dapat lebih tepat dan berkeadilan, melindungi kebebasan beragama, dan menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang inklusif.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
Buku Saku HAM untuk Narapidana: Kemenham Luncurkan Panduan Praktis

Kementerian HAM meluncurkan buku saku panduan HAM untuk 44.000 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak asasi manusia.

ham
Indonesia-Belanda Kerja Sama Susun Regulasi Turunan KUHP Baru

Indonesia dan Belanda akan bekerja sama menyusun regulasi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pengembangan hukuman alternatif dan peningkatan HAM, serta membahas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

KUHPBaru
KUHP Baru Indonesia: 60 Tahun Perjalanan Panjang Menuju Keadilan Modern

Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan proses panjang penyusunan KUHP baru selama lebih dari 60 tahun disebabkan oleh keberagaman Indonesia dan perubahan paradigma hukum pidana menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

#konten ai
Buku 'Mata Harumi': Menggali Kasus HAM Perempuan Masa Lalu

Komnas Perempuan meluncurkan buku kumpulan cerpen 'Mata Harumi' untuk mengingatkan masyarakat akan pelanggaran HAM terhadap perempuan di masa lalu dan mendorong refleksi atas realitas sosial.

#konten ai
Wamenkumham Sorot Pergeseran Paradigma Hukum Pidana di Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan modern dan berkeadilan, ditandai dengan KUHP baru yang lebih menekankan keadilan restoratif dan perlakuan hukum terhadap korp

#konten ai
Kemenkum Kalsel: Perkuat Pemahaman Hukum Generasi Muda

Kemenkumham Kalsel adakan penyuluhan hukum di SMPN 1 Banjarmasin untuk 300 siswa, guna mencegah kekerasan dan kenakalan remaja serta membentuk generasi muda yang sadar hukum.

hukum
Pakar Hukum Tolak Penghapusan Pasal Penyelidikan dalam RUU KUHAP

Ketua PP APHTN-HAN, Prof. M. Noor Harisudin, meminta agar pasal penyelidikan dalam RUU KUHAP tidak dihapus karena pentingnya tahap ini dalam proses penegakan hukum dan perlindungan HAM.

#konten ai
Menkumham Dukung Reformasi Hukum: KUHAP Baru untuk 100 Hari Kerja Pemerintahan

Menkumham Supratman Andi Agtas mendukung penyusunan KUHAP baru bersama DPR untuk meningkatkan penegakan hukum, seiring dengan survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang mencapai 72,1% di bidang hukum.

pemerintahan
Sinergi Kemenkumham-BIN Riau Perkuat Penegakan Hukum

Kemenkumham Riau dan BIN Daerah Riau menjalin sinergi untuk meningkatkan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban di Riau, mencakup pengawasan warga binaan, pencegahan penyalahgunaan dokumen imigrasi, dan deteksi dini gangguan keamanan.

Sumber Antara
DPR Diminta Cermat Bahas RUU KUHAP: Waspada Potensi Masalah Hukum

Pengamat hukum UNS mengingatkan DPR agar teliti dalam membahas RUU KUHAP, khususnya terkait penghapusan penyelidikan dan potensi ketidakseimbangan jumlah penyidik dengan laporan masyarakat.

RUUKUHAP
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara