CHRM2 Unej: Lindungi Kebebasan Beragama di Era KUHP Baru

CHRM2 Unej dan ISFoRB luncurkan buku ajar penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah penyalahgunaan hukum, sekaligus menjaga harmoni sosial.

Universitas Jember (Unej) melalui Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2) memastikan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat sesuai KUHP 2023. Hal ini ditegaskan dalam sebuah diskusi dan peluncuran buku ajar terkait penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 yang digelar di kampus Unej, Jember, Jawa Timur, Kamis, 23 Januari 2025. Kerja sama ini dijalin bersama Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion and Belief (ISFoRB).

Ketua CHRM2 Unej, Al Khanif, menjelaskan bahwa KUHP 2023 tetap mengatur 'kejahatan terhadap agama' dalam pasal-pasal tersebut. Tujuannya? Menjaga kerukunan antarumat beragama dan melindungi penganut agama atau kepercayaan di Indonesia. Pasal ini, menurutnya, merupakan langkah maju dalam hukum pidana Indonesia karena menggantikan pasal-pasal kontroversial sebelumnya terkait penodaan agama.

Meskipun demikian, Al Khanif menekankan pentingnya penafsiran yang tepat terhadap Pasal 300-305 KUHP 2023. Formulasi dan norma yang belum jelas membutuhkan interpretasi yang cermat. Penafsiran ini krusial untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan beragama (hak asasi manusia), mencegah penyalahgunaan hukum, dan memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Implementasi yang efektif, kata Al Khanif, memerlukan penafsiran yang relevan dengan perkembangan sosial, dinamika antaragama, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, ISFoRB telah merancang program penulisan buku ajar dan penafsiran Pasal 300-305 KUHP 2023 sejak pertengahan 2024.

Buku ajar ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Dina Tsalist Wildana, akademisi Fakultas Hukum Unej dan salah satu penulis buku ajar tersebut, berharap aparat penegak hukum menjadikan buku ini pedoman dalam menangani kasus terkait tindak pidana agama dan kepercayaan. Buku ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan hak beragama bagi semua, bukan hanya mayoritas atau agama-agama tertentu.

Buku ini diharapkan mencegah kesalahan penindakan hukum seperti yang mungkin terjadi dengan KUHP sebelumnya. Pedoman ini membantu membedakan pelaku dan korban secara jelas. Peluncuran buku ajar ini dilakukan serentak di tujuh kota, melibatkan delapan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Unej, IAIN Kediri, UGM, Universitas Padjadjaran, dan beberapa kampus lainnya.

Dengan diluncurkannya buku ajar ini, diharapkan pemahaman dan penerapan Pasal 300-305 KUHP 2023 dapat lebih tepat dan berkeadilan, melindungi kebebasan beragama, dan menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang inklusif.