Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Ditargetkan Rampung Akhir Januari 2025

Menko PMK Muhaimin Iskandar menargetkan penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) pada akhir Januari 2025 untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos dan perencanaan pembangunan.

Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) ditargetkan rampung akhir Januari 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, pada Rabu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan integrasi data sosial ekonomi guna meningkatkan efektivitas program-program sosial.

Menko Muhaimin menjelaskan bahwa target penyelesaian DTSE pada akhir Januari 2025 akan segera dibahas dalam rapat yang akan ia pimpin. Rapat tersebut akan melibatkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait. Tujuan utama dari percepatan penyelesaian DTSE ini adalah untuk memastikan data yang akurat dan terintegrasi.

Salah satu fokus utama dari penyelesaian DTSE adalah profiling kemiskinan. Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat menentukan besaran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran dan efektif. Data DTSE diharapkan mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat dan mengurangi potensi penyimpangan.

Integrasi data dari berbagai sumber menjadi kunci keberhasilan DTSE. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, sebelumnya telah menjelaskan bahwa proses penunggalan data ini menggabungkan berbagai sumber data penting, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data Dukcapil. Penggabungan data ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

DTSE akan menjadi rujukan penting bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan terwujudnya data sosial ekonomi yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung program-program pembangunan.

Lebih lanjut, Menko Muhaimin mengungkapkan bahwa rencana penyelesaian DTSE ini sejalan dengan arahan Presiden dan akan dituangkan dalam Instruksi Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam upaya menyelesaikan masalah data sosial ekonomi yang selama ini menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial dan perencanaan pembangunan.

Kesimpulannya, penyelesaian DTSE pada akhir Januari 2025 merupakan langkah penting pemerintah untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi. Data yang akurat dan terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bansos dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta mengandalkan integrasi data dari berbagai sumber, termasuk DTKS, P3KE, Regsosek, dan data Dukcapil.