Dedi Mulyadi Desak Hukum Tegas Kasus Pemerkosaan oleh Dokter Residen Unpad

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendesak penegakan hukum tegas terhadap dokter residen Unpad yang diduga melakukan pemerkosaan, demi mengembalikan kepercayaan publik pada dunia kedokteran.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tegas meminta penegakan hukum yang tegas dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Peristiwa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat ini mengegerkan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas profesi kedokteran. Kasus ini melibatkan Priguna Anugerah Pratama (31), seorang dokter residen yang telah ditahan Polda Jabar sejak 23 Maret 2024 atas dugaan pemerkosaan terhadap anggota keluarga pasien.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi dan kedokteran. Ia menanggapi pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah terjadi perjanjian damai dengan korban. Menurutnya, fokus utama bukan pada perdamaian semata, melainkan pada pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. "Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," tegas Dedi.

Dampak dari kasus ini sangat signifikan, berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Unpad dan RSHS. Oleh karena itu, Dedi mendesak hukuman tegas dan keputusan cepat dari pihak berwenang. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi proses rekrutmen mahasiswa kedokteran, mengkritik sistem seleksi yang dinilai lebih memprioritaskan faktor finansial daripada kemampuan akademik. "Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup," ujarnya.

Dedi Mulyadi menegaskan kembali pentingnya hukuman tegas bagi pelaku untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi dan rumah sakit, menurutnya, sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia meminta pihak Unpad untuk segera mengambil tindakan tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan," ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi calon mahasiswa kedokteran. Ia menyayangkan sistem yang cenderung mengutamakan aspek finansial daripada kemampuan dan integritas calon mahasiswa. Hal ini perlu dibenahi agar tercipta lingkungan akademik yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Polda Jabar, melalui Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kombes Pol Surawan, telah membenarkan penanganan kasus ini dan penahanan tersangka. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, Yudi Mulyana Hidayat, menyatakan bahwa pelaku telah diberhentikan sebagai peserta PPDS. Langkah ini merupakan bentuk tindakan tegas dari Unpad dalam merespon kasus tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Selain penegakan hukum yang tegas, evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi mahasiswa kedokteran dan pengawasan yang ketat terhadap perilaku para dokter sangat penting.

Pernyataan Dedi Mulyadi menjadi representasi dari harapan masyarakat akan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini. Ia menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus ini untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan terciptanya lingkungan kedokteran yang aman dan bertanggung jawab.

Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya integritas dan etika dalam profesi kedokteran. Penegakan hukum yang tegas dan evaluasi sistem seleksi yang menyeluruh diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia kedokteran.

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan sistem pelaporan yang efektif untuk memastikan kasus serupa tidak terulang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi pasien dari tindakan kekerasan seksual.