Demokrat Dukung Penuh Pansus DPRD DKI: Jakarta Lebih Baik?

Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pembentukan lima Pansus DPRD DKI Jakarta untuk mengatasi masalah klasik Ibu Kota, mulai dari parkir liar hingga pengelolaan aset daerah yang diharapkan mampu menciptakan Jakarta yang lebih baik.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan lima Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan klasik Ibu Kota. Keputusan ini diumumkan pada Sabtu, 13 April, di Jakarta oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan. Pembentukan Pansus ini bertujuan untuk menghasilkan produk legislasi konkret guna mengatasi masalah-masalah yang selama ini menghambat kemajuan Jakarta, seperti parkir liar, utilitas semrawut, dan pengelolaan aset daerah yang buruk. Dukungan penuh Demokrat ini diharapkan dapat mendorong perubahan nyata dan bukan hanya wacana semata.

Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai permasalahan yang menumpuk di Jakarta. Ketidakberesan dalam pengelolaan berbagai sektor telah menjadi perhatian publik dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Dengan pembentukan Pansus, diharapkan dapat dilakukan investigasi mendalam dan ditemukan solusi yang tepat sasaran untuk permasalahan tersebut.

Ali Muhammad Johan menekankan bahwa Pansus bukan hanya formalitas, melainkan upaya serius untuk menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan Jakarta. Ia berharap Pansus dapat bekerja efektif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen Demokrat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik bagi warganya.

Lima Pansus yang dibentuk tersebut akan fokus pada berbagai permasalahan krusial di Jakarta. Pansus Raperda Jaringan Utilitas akan menangani penataan kabel dan utilitas bawah tanah yang selama ini dinilai belum optimal. "Penataan utilitas bukan hanya menanam kabel ke bawah tanah. Ini soal membangun sistem yang saling terkoneksi dan tertata rapi. Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar," ujar Ali Muhammad Johan.

Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah akan berfokus pada pengelolaan aset Pemprov DKI yang terbengkalai. Ali menyarankan penerapan teknologi internet of things (IoT) untuk memantau kondisi aset secara real-time. "Sudah saatnya pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Penerapan IoT bisa menjadi solusi untuk memantau kondisi aset secara real-time. Ini penting agar kita bisa tahu kapan kendaraan perlu diservis atau gedung perlu diperbaiki sebelum rusak parah," katanya. Ironisnya, banyak kendaraan operasional Pemprov DKI menunggak pajak dan tak layak jalan.

Pansus Perparkiran akan menangani masalah parkir liar yang merajalela di Jakarta. "Pansus ini harus mampu menginventarisasi semua penyebab penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. Kita tidak bisa terus membiarkan pejalan kaki kehilangan haknya," tegas Ali. Selain itu, Pansus juga akan mencari solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

Selain tiga Pansus tersebut, terdapat juga Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang akan membahas peraturan daerah terkait pengendalian asap rokok dan penyelenggaraan pendidikan di Jakarta.

Fraksi Demokrat berharap Pansus dapat menghasilkan solusi jangka panjang dan meningkatkan fungsi pengawasan legislatif. "Ini kesempatan kita membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur," pungkas Ali. Pembentukan Pansus ini menandai komitmen serius dari Fraksi Demokrat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik dan terbebas dari permasalahan klasik yang selama ini menghambat kemajuannya.

Dengan dukungan penuh dari Fraksi Partai Demokrat, diharapkan kelima Pansus ini dapat bekerja secara efektif dan efisien. Hasil kerja Pansus ini sangat dinantikan oleh masyarakat Jakarta yang berharap akan adanya perubahan nyata dan peningkatan kualitas hidup di Ibu Kota.

Kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk memastikan implementasi rekomendasi dari Pansus. Partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting untuk mengawasi jalannya proses dan memastikan hasil yang optimal. Semoga pembentukan Pansus ini menjadi langkah awal menuju Jakarta yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih sejahtera.