Digitalisasi, Privasi, dan Perlindungan Data: Ketiganya Saling Terkait Erat

Direktur Wilayah Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Belanda, Dominique Kuhling, menekankan pentingnya hubungan erat antara digitalisasi, privasi, dan perlindungan data dalam kehidupan modern, serta dukungan dari regulasi seperti GDPR.

Jakarta, 25 Februari 2024 - Direktur Wilayah Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Belanda, Dominique Kuhling, dalam pidatonya di World Privacy Day Conference di Jakarta, Selasa (25/2), menegaskan bahwa digitalisasi, privasi, dan perlindungan data merupakan tiga hal yang saling terkait erat dan memengaruhi setiap aspek kehidupan saat ini. Pernyataan ini disampaikan di hadapan lebih dari 100 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah dan perwakilan dari sektor swasta. Acara tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen; anggota Dewan Komisioner OJK, F. Widyasari Dewi; Direktur Kejahatan Siber Bareskrim Polri, Himawan Bayu Aji; serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, yang hadir melalui rekaman video.

Kuhling menjelaskan, "Ketiganya saling keterkaitan, di mana penggunaannya memengaruhi setiap lini kehidupan kita saat ini. Secara pribadi dan profesional." Ia menekankan bahwa perlindungan data yang kuat bukanlah penghalang inovasi, melainkan fondasi untuk keberhasilan jangka panjang. Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa yang justru mendorong inovasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Lebih lanjut, Kuhling menambahkan bahwa GDPR telah menunjukkan bagaimana perlindungan data yang kuat dapat memicu inovasi dan menjadi standar jangka panjang. Perlindungan data meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan digital dan mempercepat investasi dalam teknologi yang meningkatkan privasi. Pernyataan ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana regulasi yang tepat dapat mendorong perkembangan teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan (Nico Siahaan), yang turut hadir dalam konferensi tersebut, menyoroti pentingnya perlindungan data di era AI dan mesin pencari yang semakin canggih. Ia menekankan bahwa Undang-Undang terkait pengamanan data telah dibuat, dan pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya. "Undang-Undang terkait pengamanan data sudah dibuat dan nanti peraturan pemerintahnya kita kejar karena tantangannya sudah terlalu besar," ujarnya.

Siahaan juga menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menghadapi tantangan digitalisasi, meliputi aspek regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi membutuhkan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi.

Pernyataan dari Siahaan menunjukkan urgensi implementasi regulasi yang efektif dan komprehensif. Tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi membutuhkan kesiapan di berbagai sektor, termasuk sumber daya manusia yang terampil dan anggaran yang memadai.

Konferensi World Privacy Day ini menjadi wadah penting untuk membahas isu krusial terkait digitalisasi, privasi, dan perlindungan data. Kehadiran berbagai pembicara dari berbagai latar belakang menunjukkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Para peserta konferensi membahas berbagai tantangan dan solusi untuk memastikan bahwa digitalisasi di Indonesia berjalan selaras dengan prinsip-prinsip privasi dan perlindungan data.

Kesimpulannya, digitalisasi, privasi, dan perlindungan data merupakan tiga pilar yang saling terkait dan krusial dalam kehidupan modern. Regulasi yang tepat dan komprehensif, serta komitmen dari berbagai pihak, sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan potensi digitalisasi secara maksimal tanpa mengorbankan privasi dan keamanan data warganya.

Perlu adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Indonesia dapat meraih manfaat digitalisasi secara optimal sambil melindungi hak-hak privasi dan keamanan data warganya.