DKI Jakarta Kajian Penggunaan QRIS untuk Elpiji 3 Kg: Sosialisasi dan Edukasi Diutamakan

Pemprov DKI Jakarta mengkaji penggunaan QRIS untuk pembelian elpiji 3 kg guna pengawasan distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, dengan rencana sosialisasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat.

Jakarta, 11 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji rencana implementasi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembelian elpiji 3 kilogram. Kajian ini dilakukan secara menyeluruh, melibatkan akademisi untuk memastikan kelancaran dan kemudahan penerapan sistem bagi masyarakat.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa implementasi QRIS untuk elpiji tidak bisa dilakukan secara instan. "Untuk penataan ini, tidak bisa langsung seketika, kita perlu lakukan sosialisasi, kita perlu lakukan edukasi, kemudian sistemnya harus pas juga," ujarnya. Proses ini membutuhkan tahapan yang matang, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami dan menggunakan sistem QRIS dengan mudah.

Suharini Eliawati, Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, menambahkan bahwa kajian yang dilakukan bersifat holistik. "Kami sekarang ini melakukan kajian secara holistik dengan teman-teman akademisi. Kira-kira mana yang paling gampang untuk masyarakat," kata Eliawati. Tujuannya adalah untuk menemukan metode yang paling efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Penggunaan QRIS diharapkan dapat meningkatkan pengawasan distribusi elpiji 3 kg. "Benar enggak sih, jangan sampai hanya KTP-nya saja, padahal ternyata agennya ada dimana, pangkalannya ada dimana," jelas Eliawati. Dengan sistem QRIS, diharapkan dapat diketahui dengan jelas alur distribusi dan mencegah penyimpangan.

Selain itu, QRIS juga bertujuan untuk memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat miskin. Pembelian melalui QRIS akan membantu melacak dan memastikan bahwa elpiji tersebut benar-benar digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, sebelumnya telah menyampaikan rencana penggunaan QRIS untuk membatasi pembelian elpiji 3 kg bagi warga di luar Jakarta. "Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-'tap', kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” kata Hari. Sistem ini akan membantu dalam mengontrol kuota elpiji di Jakarta.

Eliawati juga memastikan ketersediaan stok elpiji 3 kg di Jakarta aman. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kuota elpiji 3 kg pada tahun 2025 sebanyak 409.244 metrik ton (MT) atau 136.414.66 tabung. "Di DKI Jakarta, tentu yang pertama kita penuhi kebutuhan adalah masyarakat Jakarta. Makanya saya sampaikan jangan 'panic buying' (membeli secara berlebihan karena panik), stok kita ada kok," tambahnya. Hal ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat dan mencegah pembelian panik.

Implementasi QRIS untuk pembelian elpiji 3 kg di DKI Jakarta masih dalam tahap kajian. Pemprov DKI Jakarta menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebelum sistem ini diterapkan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran, sekaligus menjamin ketersediaan stok elpiji bagi masyarakat Jakarta.