DKPP Luncurkan IKEPP 2024: Rambu Etik Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 sebagai acuan etika bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, dengan target penilaian hingga tingkat kabupaten/kota di masa mendatang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru-baru ini meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024. Peluncuran yang digelar di Jakarta ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu etika bagi penyelenggara pemilu di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan target ambisius untuk memperluas cakupan IKEPP. Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat dan provinsi, DKPP berencana untuk menilai KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota pada tahun-tahun mendatang. Heddy menjelaskan, "Pelanggaran etik terbesar terjadi di tingkat kabupaten/kota karena jumlah penyelenggara di sana paling banyak."

Namun, Heddy mengakui adanya kendala anggaran yang membatasi cakupan penilaian IKEPP. Ia berharap dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi hal ini. Selain itu, DKPP juga membuka diri terhadap masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyempurnakan IKEPP di masa depan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap inisiatif DKPP ini. Ia menekankan pentingnya IKEPP untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga substansial dan hasil akhirnya. Wamendagri menyatakan, "Mudah-mudahan IKEPP menambah data untuk ikhtiar kita membuat pilkada dan pemilu yang lebih baik lagi."

Dukungan serupa datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Ia berharap IKEPP tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari penyelenggara pemilu. Rifqinizamy menambahkan, "Mudah-mudahan indeks ini tidak hanya baik di atas kertas, tetapi perilaku yang dicontohkan dalam keseharian sebagai penyelenggara pemilu juga baik."

IKEPP 2024 sendiri disusun berdasarkan tiga dimensi: persepsi atas perilaku etik, bukti perilaku etik, dan pelembagaan etik internal. Hasilnya menunjukkan skor kepatuhan penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan provinsi berada pada angka 61,72, tergolong patuh. KPU RI mendapat skor 57,87, sementara Bawaslu RI meraih skor 59,45 (kategori cukup patuh). KPU provinsi rata-rata mendapat skor 63,26 dan Bawaslu provinsi 62,80 (kategori patuh).

Laporan IKEPP 2024 juga merinci peringkat KPU dan Bawaslu provinsi berdasarkan skor yang diperoleh. Lima KPU provinsi dengan skor tertinggi dan terendah, serta lima Bawaslu provinsi dengan skor tertinggi dan terendah dipublikasikan dalam laporan tersebut. Informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kepatuhan etika bagi penyelenggara pemilu di daerah.