DPMPD Kaltim Bertekad Tingkatkan Empat Desa Tertinggal di Kutai Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim menargetkan peningkatan status empat desa tertinggal di Kutai Barat menjadi desa berkembang pada tahun ini melalui intervensi pada Indeks Desa Membangun (IDM).

Samarinda, 23 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menargetkan pengentasan status tertinggal pada empat desa di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Keempat desa tersebut, yaitu Desa Derayu, Tanjung Soke, Lemper, dan Galunggung, akan diupayakan untuk naik status menjadi desa berkembang pada tahun ini. Upaya peningkatan status ini dilakukan dengan intervensi pada tiga indeks utama pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM).

Langkah strategis ini diungkapkan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMPD Kaltim, Helvin Syahruddin. Ia menjelaskan bahwa intervensi difokuskan pada Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL). Ketiga indeks ini merupakan pilar penting dalam menentukan status desa dalam IDM. DPMPD Kaltim optimistis target ini dapat tercapai berkat pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya dan koordinasi yang intensif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Helvin menambahkan bahwa keberhasilan program ini tak lepas dari kerjasama lintas sektor. DPMPD Kaltim berperan sebagai fasilitator, berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (untuk pembangunan infrastruktur), Dinas Kesehatan (untuk peningkatan layanan kesehatan), dan Dinas Pendidikan (untuk pengembangan sektor pendidikan). Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif dan terarah.

DPMPD Kaltim telah melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik di setiap desa. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, intervensi yang tepat sasaran dapat diimplementasikan. Fokus utama adalah peningkatan IKS, IKE, dan IKL. Hal ini meliputi berbagai program, seperti peningkatan akses pendidikan, perbaikan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan.

Salah satu kunci keberhasilan adalah konsentrasi upaya pada empat desa yang terletak di satu kecamatan. Dengan demikian, sumber daya dan upaya dapat difokuskan secara optimal. Kabupaten Kutai Barat menjadi satu-satunya kabupaten di Kaltim yang masih memiliki desa dengan status tertinggal, sehingga memudahkan proses peningkatan status desa tersebut.

Lebih lanjut, Helvin menyampaikan optimismenya atas keberhasilan program ini. Ia menekankan bahwa pemetaan yang telah dilakukan menjadi dasar yang kuat untuk merancang intervensi yang tepat dan efektif. Dengan demikian, diharapkan keempat desa tersebut dapat mencapai status berkembang dalam waktu dekat.

Data yang disampaikan Helvin menunjukkan peningkatan signifikan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim secara keseluruhan. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah desa mandiri dari 209 desa pada tahun 2023 menjadi 262 desa. Demikian pula, jumlah desa maju meningkat dari 364 desa menjadi 374 desa. Meskipun jumlah desa berkembang mengalami penurunan dari 263 desa menjadi 195 desa, penurunan ini disebabkan oleh peningkatan status desa-desa tersebut menjadi desa maju.

Penurunan jumlah desa tertinggal juga menunjukan kemajuan yang signifikan. Dari lima desa pada tahun 2023, kini hanya tersisa empat desa yang masih berstatus tertinggal. Kaltim bahkan telah berhasil bebas dari desa dengan status sangat tertinggal sejak tiga tahun lalu. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kaltim dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Program peningkatan status desa ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di empat desa tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim secara keseluruhan.