DPR Apresiasi Digitalisasi Pendidikan: Solusi Atasi Kesenjangan di Daerah 3T?

Komisi X DPR RI mengapresiasi program digitalisasi pendidikan Kemendikdasmen sebagai solusi pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), terutama dalam mengatasi kendala geografis dan kesenjangan tenaga pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan apresiasi terhadap program digitalisasi pendidikan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Apresiasi ini disampaikan di Jakarta pada 9 Mei 2025, mengingat pentingnya upaya ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

Menurut Lalu Hadrian Irfani, "Saya apresiasi program digitalisasi pendidikan yang diluncurkan pemerintah. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di daerah 3T." Ia menekankan peran krusial teknologi sebagai alat bantu belajar yang memungkinkan akses pendidikan kapan pun dan di mana pun bagi anak-anak Indonesia. Digitalisasi pendidikan, menurutnya, menjadi solusi efektif untuk mengatasi hambatan geografis yang selama ini menghambat pemerataan pendidikan.

Lebih lanjut, ia mengakui adanya ketimpangan tenaga pendidik di wilayah 3T yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perhatian dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, ia berharap reformasi sistem pendidikan yang tengah digencarkan pemerintah dapat memberikan solusi konkret, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.

Program digitalisasi pendidikan Kemendikdasmen, yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 pada 2 Mei lalu, mencakup berbagai inisiatif. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan smart classroom atau kelas cerdas. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan modern.

Di sisi lain, digitalisasi pendidikan juga berfokus pada penerapan deep learning, koding, dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembelajaran mulai tahun ajaran 2025/2026. Ketiga elemen ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan alat, sarana, dan prasarana pembelajaran digital, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa peluncuran program ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Kemendikdasmen bahkan berencana membagikan 15.000 smart board atau papan tulis interaktif untuk memperkuat digitalisasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah.

Tantangan dan Harapan

Meskipun program digitalisasi pendidikan ini menawarkan solusi yang menjanjikan, tantangan tetap ada. Akses internet dan infrastruktur yang memadai di daerah 3T masih menjadi kendala utama. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan akses internet dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, pelatihan bagi para guru dalam memanfaatkan teknologi digital juga sangat penting untuk memastikan efektivitas program.

Lalu Hadrian Irfani menambahkan, "Tugas pemerintah untuk menyediakan akses seperti internet dan infrastruktur pada daerah 3T untuk menunjang pendidikan mereka hingga bisa bersaing dan mengikuti perkembangan zaman." Pernyataan ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah tidak hanya dalam penyediaan teknologi, tetapi juga dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas para pendidik.

Kesimpulannya, program digitalisasi pendidikan Kemendikdasmen mendapat sambutan positif dari DPR RI. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan pelatihan guru di daerah 3T, sehingga pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia.