DPR Awasi Transfer Dana Pusat ke Daerah, Kinerja BUMD Jadi Sorotan

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah gubernur untuk membahas pengawasan transfer dana APBN ke daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Komisi II DPR RI baru-baru ini menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah gubernur. Rapat tersebut membahas isu penting terkait kondisi fiskal daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa lalu ini, turut dihadiri oleh beberapa gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembahasan ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan peran BUMD dalam peningkatan pendapatan daerah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap transfer dana APBN ke daerah selama ini belum optimal. "Begitu APBN ditransfer ke APBD masing-masing maka kemudian ruang pengawasan tidak dilakukan," ujar Rifqinizamy. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi II karena dana transfer tersebut merupakan sumber penting bagi pembangunan daerah. Komisi II bertugas untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Rapat tersebut juga membahas berbagai jenis dana transfer, termasuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan dana insentif. Komisi II DPR RI ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana tersebut. Selain itu, pemantauan kinerja BUMD juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut, mengingat peran pentingnya dalam perekonomian daerah.

Salah satu fokus utama rapat adalah pengawasan terhadap transfer dana APBN ke APBD. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan akuntabel. Selama ini, pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut dirasa masih kurang optimal. Komisi II DPR RI berupaya untuk meningkatkan pengawasan tersebut agar pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana.

Selain itu, rapat juga membahas berbagai jenis dana transfer yang diterima oleh daerah. Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa setiap jenis dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, pertemuan ini juga membahas pentingnya peran BUMD dalam peningkatan pendapatan daerah. Ada daerah yang berhasil meningkatkan kemandirian fiskal berkat kinerja BUMD yang baik, sementara daerah lain justru terbebani karena kinerja BUMD yang kurang optimal. "Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya tidak menghadirkan benefit dalam bentuk profit," ungkap Rifqinizamy. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan catatan kesekretariatan, gubernur yang hadir antara lain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Lampung, dan Gubernur Kalimantan Barat. Selain itu, hadir pula Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya.

Sayangnya, Gubernur Papua Tengah berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan pemerintah pusat ke daerahnya. Kehadiran para gubernur ini sangat penting untuk memberikan gambaran langsung mengenai kondisi fiskal dan kinerja BUMD di masing-masing daerah. Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, juga turut hadir dalam rapat tersebut. Kehadirannya semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja BUMD. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Komisi II DPR RI berharap BUMD dapat menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan daerah. BUMD yang dikelola dengan baik dan profesional dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa BUMD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap transfer dana APBN ke daerah dan kinerja BUMD. Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Peningkatan kinerja BUMD juga menjadi perhatian utama agar dapat berkontribusi positif bagi perekonomian daerah.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.